DPR: Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu Harus Diungkap

VIVA.co.id – Komisi IX DPR RI akan melanjutkan kembali rapat terkait vaksin palsu, Kamis 14 Juli 2016. Untuk rapat besok, Komisi IX memanggil Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Bio Farma. Diharapkan misteri vaksin palsu semakin terbuka.

"Vaksin palsu ini kan sudah lama. Tapi besok kami akan tahu sejak kapan vaksin itu palsu. Kedua, siapa distributornya, kemudian siapa pelayanan kesehatan yang diduga terlibat, kemudian apa isi vaksin, lalu jejaring. Termasuk jejaring pengawasan dari BPOM," kata Wakil Ketua Komisi IX Ermalena, Senayan, Jakarta, Rabu 13 Juli 2016.

Komisi IX sebelumnya kecewa dengan Kemenkes yang tidak mengungkapkan nama-nama fasilitas kesehatan yang terlibat, melainkan hanya inisialnya. Kemenkes juga tidak mengungkap secara jelas kandungan vaksin itu.

Jika pihak-pihak yang dipanggil memberi kejelasan yang baik, Komisi IX akan melanjutkan pembahasan anggaran Kemenkes. Jika masalah vaksin belum usai, pembahasan anggaran akan ditunda dulu.

"Anggaran akan ditunda sampai vaksin selesai. Enggak ada kejar-kejar, ini kan hak rakyat. Kalau nggak bisa bahas sekarang, anggaran ya mereka pakai yang 2016," kata Ermalena.

Sementara itu, Ketua Komisi IX Dede Yusuf juga akan menagih pengungkapan identitas-identitas rumah sakit pelanggan vaksin palsu. Komisi IX juga menagih sanksi administratif yang harus dijatuhkan sesegera mungkin.

"Kami juga berharap di rapat besok menkes secara tegas menjawab sanksi administratif apa yang akan diberikan kepada pihak yang terlibat," kata Dede.