WNI Kembali Diculik Abu Sayyaf, Ini Reaksi Panglima TNI

VIVA.co.id – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo geram dengan kembali terjadinya aksi penculikan terhadap Warga Negara Indonesia yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Penculikan terhadap tiga anak buah kapal (ABK) itu terkesan sengaja menargetkan Warga Negara Indonesia. Padahal, di satu kapal itu juga terdapat ABK asal negara lain. Namun mereka justru dilepaskan.

"Suasana yang sangat saya sesalkan adalah mereka memilih. Di dalam kapal nelayan itu ada tujuh, dicek semuanya, yang punya paspor Indonesia ini yang diculik. Ada apa sebenarnya Abu Sayyaf dengan Indonesia?," kata Gatot di Istana Negara, Senin, 11 Juli 2016.

Gatot menduga salah satu alasan WNI yang kembali menjadi target Abu Sayyaf adalah karena alasan uang. Atas dasar itu, Gatot enggan mempertimbangankan jalan negosiasi dengan membayar sejumlah uang untuk membebaskan para sandera.

"Kalau menurut saya sih enggak ada negosiasi. Kalau kita membayar terus, kan yang diminta uang, ya tinggal menunggu aja, mungkin kapan-kapan mereka datang ke sini untuk nyulik lagi. Itu sama saja kita negara sapi perah," Gatot geram.

Siapkan Opsi

Panglima mengaku telah menyiapkan sejumlah opsi untuk  membebaskan ketiga WNI yang diculik kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Bahkan Gatot mengaku siap jika harus diterjunkan ke Filipina untuk membebaskan para sandera itu. Dia merasa geram dengan penculikan yang kembali terjadi terhadap para WNI.

"Maka saya sampaikan apapun akan saya lakukan untuk pembebasan. Apapun, dengan cara apapun juga. Sampai masuk ke sana pun akan saya lakukan apabila sudah ada izin. Karena ini sudah sangat keterlaluan," kata Gatot.

TNI, kata Gatot, siap melakukan operasi intelijen untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun, hingga saat ini, masih belum ada izin dari pihak Filipina terhadap militer Indonesia.

"Begitu kami diizinkan Filipina, kami masuk. Apapun kami lakukan dan siap," Gatot menegaskan.

Terkait izin, Gatot mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mendesak pemerintah Filipina. Namun jika tak kunjung keluar, maka pemerintah lndonesia punya opsi moratorium pengiriman batu bara ke Filipina.

"Enggak bisa kita ultimatum mereka. Yang penting kita morotarium, tidak ada pengiriman batu bara. Nah, sekarang bagaimana kita, publik, mengontrol, jangan sampai ada yang lolos ke sana, supaya mereka beri izin, kan gitu. Mereka kan perlu juga, akhirnya sama-sama enak," tutur Gatot.