Jokowi Diminta Tegas Soal Pergantian Kapolri

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo diminta segera mengeluarkan keputusan terkait dengan pergantian jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, yang tidak lama lagi memasuki masa pensiun. Apakah ada pergantian atau tidak.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengatakan keputusan Presiden Jokowi tentu sangat ditunggu agar menjadi dasar pihak terkait untuk menentukan pengganti Badrodin Haiti.

"Tetapi Lemkapi mengharapkan kepada Presiden mengeluarkan peraturan baru. Melalui peraturan presiden soal aturan calon kapolri," kata Edi Hasibuan saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 26 Mei 2016.

Menurut Edi Hasibuan, peraturan ini dirasa sangat perlu agar Polri tetap kondusif dan tidak ada ketegangan setiap ada pergantian jabatan kapolri.

"Kompolnas sudah meminta rekam jejak, padahal kapolri belum pensiun. Bila ada aturan dari Presiden, setiap pergantian kapolri tidak ada ketegangan," katanya.

Karena itu menutur Edi Hasibuan, harus ada aturan, misalnya berapa usia minimal dan sudah berapa lama calon kapolri menjabat dengan pangkat bintang tiga.

"Berap tahun, kalau dulu 2 tahun, tapi 1,5 tahun juga tidak masalah. Apakah harus ada masukan dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) atau tidak, tapi saya kira perlu. Karena Wanjaktik yang paling tahu. Siapa bintang tiga yang bagus," katanya.

Selain itu, saat Kompolnas meminta masukan kepada lembaga terkait seperti PPATK dan KPK, tentu harus dijawab kepada Presiden. Katanya, saat ini ada enam jenderal bintang tiga yang dirasa memenuhi persyaratan untuk menggantikan Badrodin Haiti.

Nama-nama tersebut adalah Wakil Kapolri Komjen Budi Gunawan, Inspektur Pengawas Umum Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Putut Eko Bayuseno, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Syafruddin, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso, dan Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional Komjen Suhardi Alius.

"Semua sudah bertugas lebih dari 1,5 tahun. Mereka semua layak. Tapi tergantung kepada Presiden. Memilih yang terbaik dari yang terbaik," katanya.

Karena itu, Edi Hasibuan berharap Kompolnas bisa netral memperlakukan semua calon saat mengajukan nama kepada Presiden.

"Harus netral, jangan memihak. Lemkapi akan terus memantau. Terkait dengan situasi yang ada, kami harapkan Presiden segera memberikan putusan yang baik pada Polri. Demi pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

(ren)