Rano Karno Akui Masih Ada Sejumlah Masalah di Banten
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Para Kepala Daerah di Provinsi Banten mengikuti acara Workshop Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peserta Workshop termasuk 4 wali kota, 4 bupati serta Gubernur Banten Rano Karno.
Dalam keterangannya, Rano mengakui masih terdapat sejumlah masalah di Banten. "Tidak bisa dimungkiri ada masalah di Banten yang tengah diperbaiki," kata Rano di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2016.
Rano menyebut permasalahan di Banten antara lain terkait penganggaran, sistem, sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa hingga perizinan satu pintu.
"Itu jadi fokus utama kami untuk melakukan perbaikan," ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyebut bahwa Banten menjadi salah satu provinsi yang menjadi fokus pihaknya. Kepala daerah di Banten tercatat beberapa kali tersangkut kasus korupsi.
Menurut Syarif, Rano Karno selaku gubernur berjanji untuk membenahi Banten. "Intinya adalah pak Gubernur mempunyai komitmen dengan seluruh pemerintah wali kota dan bupati termasuk DPRD untuk menciptakan Banten yang lebih akuntabel, transparan dan baik bagi masyarakat," ujar dia.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menambahkan, workshop ini bertujuan agar pesertanya yakni para kepala daerah dapat mendorong perbaikan tata kelola di wilayahnya.
Pahala menyebut kerja sama dalam melakukan pencegahan akan dilakukan dalam dua jangka waktu. Pada jangka pendek, target pembenahan akan dilakukan hingga September 2016. Sementara untuk jangka panjang, pembenahan akan dilakukan hingga 4 tahun ke depan.
Terkait jangka pendek, Pahala menuturkan terdapat beberapa permasalahan yang telah ditemukan KPK. Di antaranya masalah ketimpangan jumlah PNS dengan honorer, masalah peralihan aset hingga terkait DPRD.
Pahala menyebut bahwa DPRD Banten sering melakukan rapat di luar kantor, lantaran infrastruktur yang tidak memadai. "Kami minta gubernur untuk memperbaiki infrastruktur di Gedung DPRD, karena kalau rapat di luar kantor kontrolnya susah," ujar dia.