'Solusi Atasi Komunisme, Mensejahterakan Rakyat'

Ilustrasi pembakaran lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Agus Bebeng

VIVA.co.id - Sejumlah pengurus Pimpinan Pusat Hidayatullah, bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Senin, 16 Mei 2016. Sejumlah persoalan dibicarakan, seperti dakwah, pendidikan, masalah Islam, hingga soal komunisme yang saat ini diupayakan oleh pemerintah menyelesaikannya.

Ketua Umum PP Hidayatullah, Nasirul Haq, menuturkan organisasinya menyampaikan pesan ulama menyangkut komunisme. Menurutnya, tokoh-tokoh Islam prihatin atas munculnya indikasi kebangkitan ideologi yang memperjuangkan nasib kaum buruh, petani, dan rakyat miskin, tertindas lainnya itu.

"Alhamdulillah solusi yang ditawarkan mensejahterakan sehingga ideologi seperti ini tidak ada ruang untuk memanfaatkan," kata Nasirul Haq.

Nasirul mengungkapkan bahwa komunisme bisa masuk karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan adalah salah satu cara menghindarinya.

"Ideologi-ideologi bertentangan dengan Pancasila itu harus dicegah," tegasnya.

Dia berpendapat Pancasila sebagai dasar negara sudah menutup ruang terhadap ideologi komunis. Oleh karena itu, layak untuk dicegah.

"Kita sudah sepakat dasar negara RI Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama jelas sekali bertentangan (dengan ideologi komunis)," kata dia.

Maafkan Anak Turunan PKI

Di tempat yang sama, Dewan Pertimbangan Hidayatullah Hamim Thohari menegaskan, organisasinya tidak menerima rencana rekonsiliasi yang tengah diperjuangkan oleh pemerintah. Menurutnya, bangsa ini hanya harus memaafkan anak keturunan dari anggota-anggota PKI. "Bukan rekonsiliasi tapi memaafkan," katanya.

Ia menilai, ideologi komunisme sangat berbahaya bagi NKRI. Tidak berbeda dengan sosialisme dan liberalisme.

"Sosialisme, komunisme, sama-sama membahayakan ketahanan nasional, mengancam NKRI. Sejalan dengan yang beliau (Wapres JK) sampaikan, Hidayatullah juga berusaha agar mencegah berkembanganya liberalisme dan komunisme di NKRI," tuturnya.