Jokowi Didesak Pecat Anggota TNI yang Razia Buku Berbau PKI
- ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
VIVA.co.id - Maraknya aksi sweeping atau razia buku-buku berbau kiri, dan bersimbol PKI, membuat sejumlah akademisi merasa miris. Salah satunya adalah dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi.
Menurut Airlangga, maraknya razia buku berbau PKI hanya merupakan cara bagi sejumlah elite TNI untuk mencari panggung. Sebab, menurutnya, ada beberapa orang yang ingin kembali tampil di panggung politik.
"Mereka ini sudah lama menantikan momentum seperti ini, karena sebelum-sebelumnya tidak ada kesempatan untuk tampil," kata Airlangga kepada VIVA.co.id di Surabaya, Minggu, 15 Mei 2016.
Oleh karena itu, Airlangga melanjutkan, pola-pola lama untuk menarik minat masyarakat pun dibangkitkan kembali. Di antaranya melalui jargon bahaya laten komunis, ancaman terhadap NKRI, serta gerakan radikal fundamentalisme.
"Jelas yang seperti itu tidak bisa dijadikan dalih untuk melakukan sweeping buku-buku berbau kiri, karena hal itu menunjukkan jika aparat negara miskin imajinasi dalam mencari solusi," ungkap Airlangga.
Namun sayangnya, kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University Australia itu menilai Presiden Joko Widodo cenderung mengambil sikap tidak tegas dalam persoalan tersebut. Karena, hanya meminta aparat TNI agar tidak melakukan tindakan represif.
"Padahal, Jokowi seharusnya mengambil sikap yang lebih tegas. Misalnya dengan memecat setiap anggota TNI yang nekat melakukan sweeping buku-buku tersebut," tegas Airlangga.
Apabila hal itu tidak segera dilakukan, maka Jokowi terancam kehilangan kepercayaan dari para pemilihnya.
"Karena mereka yang memilih Jokowi sebelumnya yakin jika Jokowi akan memberikan kebebasan demokrasi, dan HAM, serta menindak tegas berbagai tindakan fasis dari aparat militer seperti ini," tutur Airlangga.