Kelompok Ini Tolak Hasil Simposium 1965

VIVA.co.id - Untuk pertama kalinya, pemerintah menggelar simposium bertema tragedi 1965. Tak main-main, ikut menggagas forum itu adalah pejabat teras seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo, sampai pada anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto.

Suatu kelompok yang menamakan diri sebagai Barisan Garuda Pancasila (BGP) melihat komunisme gaya baru sudah memasuki sendi-sendi jaringan pemerintahan. Mereka tidak sungkan lagi dan bangga sebagai anak PKI. Mereka juga disebut ingin menguasai NKRI secara politik dan ekonomi.

"Semenjak dibebaskannya tahanan politik PKI di zaman Gus Dur, mereka mulai berani menunjukkan diri," kata Wakil Ketua Umum GPII, Dedi Hermanto, dalam siaran persnya, Rabu, 27 April 2016.

BGP sendiri bukan sembarang kumpulan massa. Mereka adalah gabungan dari beberapa ormas kepemudaan populer seperti Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Taruna Muslim, Gerakan Bela Negara dan Himmah.

"Kami adakan rapat besar anti PKI dalam waktu dekat," kata Dedi lagi.

Dedi menegaskan kelompoknya menolak hasil simposium tragedi 1965, yang diadakan di Hotel Aryadhuta, 18-19 April lalu. Menurut mereka, acara itu merupakan cara PKI gaya baru, untuk masuk ke pemerintahan.

Mengenai permintaan maaf, Dedi menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak perlu melakukannya. Dia juga menolak rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian tragedi kemanusian 1965. Menurutnya, pemerintah cukup memberikan amnesti, bukan meminta maaf.