Dilapori BPK Soal Kisruh Sumber Waras, Ini Reaksi Jokowi

Presiden Jokowi menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Merdeka.
Sumber :
  • Agus Rahmat

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menerima kehadiran sejumlah pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 14 April 2016. Dalam pertemuan tersebut, selain melaporkan hasil pemeriksaan semester II tahun 2015, dilaporkan juga soal audit pembelian RS Sumber Waras ke Presiden Jokowi.

Hasil audit BPK ini jadi perbincangan. Pertentangan juga terjadi antara Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama, atau Ahok, dengan BPK. Terkait hal ini, Ketua BPK Harry Azhar Azis dengan tegas mengakui, kedatangannya ke Istana Merdeka juga untuk melaporkan masalah ini dan hasil dari audit soal RS Sumber Waras yang ada indikasi kerugian negara sebesar Rp191 miliar.

Namun, menurut Harry, laporan soal Rumah Sakit Sumber Waras dilaporkan langsung ke Presiden oleh anggota yang lain, yakni Eddy Mulyadi Soepardi.

"Kita sudah sampaikan ke Presiden bahwa ada kerugian negara terhadap Sumber Waras," ujar Harry, usai bertemu Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 14 April 2016.

Di tempat yang sama, Eddy mengakui masalah Sumber Waras secara keseluruhan sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Katanya, Jokowi menerima itu tanpa ada tanggapan, atau diskusi lagi.

"Menerima saja," katanya.

Seperti diketahui, perseteruan Ahok dengan BPK mencuat, setelah KPK memanggil Ahok di tengah masalah suap soal raperda Teluk Jakarta. Ahok menuding, hasil audit BPK soal Sumber Waras ngaco. Akhirnya, berbagai tudingan terkait kinerja audit BPK disampaikan Ahok.

Hasil audit BPK yang telah diserahkan kepada KPK, antara lain berisi permintaan kepada Pemprov DKI melakukan pembatalan terhadap transaksi pembelian dengan cara menjual kembali lahan dianggap menjadi sesuatu yang ngaco.

Ahok menegaskan, penjualan kembali tidak mungkin dilakukan. Yayasan Sumber Waras tidak akan mau membeli balik berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun 2016.

"Yang pasti saya bilang, BPK ada menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang enggak bisa kita lakukan. Dia suruh kita batalkan transaksi pembelian (sebagian lahan) rumah sakit. Mana bisa?" ujar Ahok.

Tidak cukup di situ, Ahok terus 'menyerang' dan Ketua BPK, Harry Azhar Aziz yang jadi sasarannya. Ahok membongkar keterlibatan Harry sebagai salah satu Warga Negara Indonesia (WNI) yang namanya tercantum dalam skandal Panama Papers.

Ahok menantang Harry dan pejabat BPK lain membuktikan harta kekayaannya tidak berasal dari uang yang seharusnya menjadi pajak yang dibayarkan kepada negara.
 
"Sekarang gimana jelasinnya, katanya (nama Harry Azhar) masuk Panama Papers? Makanya saya tanya BPK. Yang duduk di BPK, berani enggak buktiin hartanya dari mana?" ujar Ahok. (asp)