Sehari Jelang Tenggat 10 WNI, Pemerintah Utamakan Dialog

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menegaskan posisi pemerintah Indonesia untuk terus mengedepankan dialog dalam upaya membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI), awak kapal tunda Brahma 12, yang menjadi sandera militan Abu Sayyaf di Filipina.

Meski tenggat pembayaran tebusan sebesar 50 juta peso atau setara Rp14,2 miliar yang diberikan kelompok itu akan berakhir besok, Jumat, 8 April 2016.

"Pemerintah tentu berpegang pada prinsip-prinsip untuk tidak ditekan atau diancam seperti itu. Pemerintah juga mendahulukan negosiasi-negosiasi secara kemanusiaan," kata JK di kantornya, Jakarta, Kamis, 7 April 2016.

JK meyakini, orang yang diutus pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini juga sudah bekerja dengan baik. Adapun soal pemerintah Filipina yang tak mau menerima bantuan dari Indonesia, menurutnya, karena otoritas setempat ingin mendahulukan dialog.

"Di mana-mana penyelesaian sandera itu begitu, melihat apa kemungkinan, bagaimana baiknya dan mendahulukan faktor kemanusiaan," kata JK.

Saat ditanya mengenai upaya lain dari pemerintah untuk bisa membebaskan para sandera, kata JK, ada banyak faktor yang dipertimbangkan pemerintah, sehingga meminta masyarakat untuk menunggu hasil upaya pemerintah sejauh ini.

Sebelumnya, 10 awak kapal berbendera Indonesia dibajak di perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Kapal WNI ini diketahui membawa 7.000 ton batu bara. Kabar awak kapal ini disandera ini diketahui setelah ada orang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf menelepon perusahaan pemilik kapal, pada 26 Maret 2016. 

Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan kelompok Abu Sayyaf dan berada di tangan otoritas Malaysia. Kelompok ini hanya membawa 10 awak dan kapal tongkang Anand 12. Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai kondisi para sandera. (ase)