Lagi, Menteri Jokowi Sindir SBY Soal Zona Integritas

VIVA.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, membandingkan efektivitas kementerian atau lembaga negara yang mendeklarasikan zona bebas korupsi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Yuddy, tak banyak kementerian/lembaga yang mencanangkan zona bebas korupsi selama SBY menjabat selama dua periode. Sementara, di awal pemerintahan Jokowi, sudah banyak.

"Presiden sudah instruksikan untuk memperluas wilayah bebas korupsi. Seperti kita ketahui di awal pemerintahan Presiden Jokowi dan di akhir pemerintahan Pak SBY, baru ada 4 kementerian yang mencanangkan zona integritas," kata Yuddy, usai menghadiri Pencanangan dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa 29 Maret 2016.

Yuddy mengatakan, SBY hanya mewariskan empat kementerian yang sudah mencanangkan zona integritas. Kemudian aksi pencegahan korupsi itu digenjot saat pemerintahan Jokowi, dan hasilnya langsung naik drastis.

"Di era Presiden Jokowi malah tinggal 4. Sudah 30 kementerian yang mencanangkan zona integritas," ujarnya bangga.

Minimnya pencanangan zona integritas era pemerintahan SBY, juga terjadi di lembaga non-kementerian. Itu juga menjadi sorotan Yuddy. Sebab, awal pemerintahan Jokowi hanya empat lembaga nonkementerian yang mencanangkan itu. "Sekarang (era Presiden Jokowi) sudah seluruhnya," tegas Yuddy.

Kondisi itu juga terjadi di level provinsi. Di era Presiden SBY, hanya tiga provinsi yang mencanangkan zona integritas. Oleh pemerintahan Jokowi digenjot. "Kini sudah 23 provinsi," lanjut Yuddy.

Di kabupaten dan kota juga masih minim sekali daerah yang mencanangkan zona integrasi. Saat awal pemerintahan Jokowi hanya ada 25 kabupaten dan kota yang mencanangkan. "Sekarang sudah 277 yang mencanangkan," imbuhnya.

Yuddy menegaskan, banyaknya pencanangan zona integritas di era Presiden Jokowi dibanding Presiden SBY, membuktikan komitmen Jokowi untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih.

"Ini semua merupakan suatu bukti dan komitmen konkrit Jokowi-JK untuk perluas wilayah bebas korupsi dan membangun wilayah birokrasi yang melayani," tegas dia.

Presiden Jokowi, lanjutnya, menginginkan tata kelola pemerintahan berkelas dunia yang kemampuan kompetisinya di tingkat global makin baik. "Indeks prestasi korupsi juga makin baik, dan hal itu dilihat dari komitmen pemerintah."

(mus)