BNPT dan Densus 88 Dituding Tidak Transparan

VIVA.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terbuka tentang sumber dana kedua lembaga tersebut.

Kedua lembaga tersebut selama ini dinilai tidak terbuka mengenai aliran dana yang memunculkan kecurigaan atas independensi dua lembaga yang menyasar terorisme itu.

Komisioner Komnas HAM, Siane mengatakan, transparansi kucuran dana ke BNPT dan Densus 88 menjadi penting menyusul adanya hibah dan bantuan asing yang ditengarai bisa membawa kepentingan asing dalam program dan aksinya. Tak hanya itu, Siane menilai potensi korupsi tak mustahil ada.

“Ada  indikasi korupsi di sini," kata Siane di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 29 Maret 2016.

Dia mengatakan, Komnas HAM sudah beberapa kali mendesak transparansi tersebut namun tak digubris BNPT dan Densus 88. Padahal dengan adanya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya BNPT dan Densus 88 membuka aliran dananya yang sebagian berasal dari Amerika dan Australia.

Siane menilai, baik BNPT dan Densus 88 kerap hanya menyudutkan satu kelompok tertentu saja. Termasuk dengan kasus tewasnya terduga teroris Siyono, Densus 88 dinilai sengaja tidak terbuka soal penyebab kematian pria asal Klaten tersebut.

Siyono yang ditangkap Densus 88 beberapa waktu yang lalu, memang diketahui sebagai anggota Laskar Islam Klaten. Pria tersebut meregang nyawa setelah ditangkap Densus selama 3 hari. Sementara Suratmi, istri Siyono berencana memperkarakan Densus 88 melalui jalur hukum dan telah mendatangi PP Muhammadiyah Yogyakarta untuk meminta bantuan hukum.

(mus)