Anggota DPD Dukung Indonesia Tegas terhadap China
Kamis, 24 Maret 2016 - 21:23 WIB
Sumber :
- VIVA/Berton Siregar
VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad mendukung penuh usaha pemerintah mencegah illegal unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Natuna.
"Kita mengapresiasi Kementerian Luar Negeri yang telah melayangkan nota diplomatik atas tindakan yang dilakukan coast guard China terhadap penggagalan penangkapan kapal ilegal KMK Way Fey oleh di perairan Natuna," katanya di Jakarta, Kamis 24 Maret 2016.
Baca Juga :
Menurutnya pencurian ikan yang terjadi di perairan Natuna oleh kapal nelayan dari China selain telah mengambil sumber daya laut Indonesia, juga telah melakukan pelanggaran kedaulatan Indonesia.
"Saya menyesalkan tindakan coast guard China yang telah melakukan perlindungan terhadap pelaku kejahatan," ujarnya.
Purnawirawan jenderal polisi ini menjelaskan, pencurian yang dilakukan kapal China dan pembelaan oleh Kapal Penjaga laut China secara faktual telah melanggar Undang-Undang (UU) 43/2008 tentang Wilayah Negara.
Terutama pasal 7 yang menyatakan Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
"Pemerintah China juga telah melanggar ketentuan International United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) terkait ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai," paparnya.
Atas dasar perjanjian itu Indonesia memiliki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yaitu zona yang luasnya 200 mil dari garis pantai, di mana dalam zona tersebut sebuah Indonesia mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel atau pipa.
"Illegal fishing telah menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi negara. Penindakan, pengawasan dan penghentian terhadap pelaku illegal fishing memerlukan keseriusan pemerintah beserta seluruh pihak yang terkait," tegas senator asal NTB ini.