Presiden Ingatkan Penindakan Pencucian Uang Harus Gencar

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya bekerja solid untuk menindak para pelaku pencucian uang dan penggelapan pajak. Untuk itu Jokowi mengingatkan perlunya integrasi sistem laporan dan analisis transaksi keuangan dengan laporan pajak.

"Agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak dan pencucian uang bisa berjalan efektif. Kunci utamanya adalah sinergi yang baik antarkita, penegakan hukum kita," jelas Jokowi dalam pembukaan Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 21 Maret 2016.

Jokowi mengingatkan pula validitas profil data nasabah dan wajib pajak. Sementara penegak hukum juga harus proaktif memberantas praktik-praktik penggelapan pajak maupun pencucian uang.

"Meningkatkan koordinasi lebih solid antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan dan juga Dirjen Pajak, khususnya jika ada penggelapan pajak dan pencucian uang," tambah Jokowi.

Presiden meminta agar dalam hal penanganan tak lagi ada ego sektoral masing-masing institusi. Oleh karena itu kekhawatiran melangkahi kewenangan antara yang satu dengan lainnya tak lagi terjadi.

"Jangan sampai penegak hukum pajak justru ketakutan dalam menjalankan tugasnya dalam sinergi di lapangan tadi," katanya.

Jokowi menyatakan bahwa peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak bisa dinafikan. Praktik pencucian uang dilakukan banyak cara, antara lain untuk menutupi bisnis ilegal hingga kejahatan luar biasa seperti bisnis narkoba dan korupsi.