Menko PMK: Kampung KB, Wadah Gerakan Masyarakat Sehat

Minggu, 13 Maret 2016 - 16:26 WIB

Oleh :

Beno Junianto,

Peringatan HUT PGRI ke-70

Sumber :

VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id

- Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi salah satu wadah strategis dalam upaya menyelaraskan pelaksanaan program-program lintas sektor lainnya seperti Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Rumah Sehat, Genre (Generasi Berencana), dan Gerakan Masyarakat Sehat.

Melalui keselarasan berbagai program dan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat di Kampung KB memperoleh fasilitas dan pembinaan yang berkelanjutan di dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat pencanangan Kampung KB dan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Banjar Uma Anyar, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Minggu 13 Maret 2016.

"Upaya pencanangan Kampung KB ini dilakukan karena Bali harus ikut berperan serta dan berpartisipasi dalam upaya pemenuhan bonus demografi yang akan didapatkan pastinya Tahun 2020 hingga 2035," ucap Puan melalui keterangan tertulis kepada

VIVA.co.id.

Pencanangan juga dihadiri Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, Bupati Badung Bali, I Nyoman Giri Prasta, dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan segenap jajaran SKPD Provinsi Bali itu. Menko PMK menambahkan apabila Bali mampu memenuhi upaya mendukung program pemerintah dalam menargetkan bonus demografi itu, maka Bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang kuat.

Upaya ini harus dimulai dari merencanakan kelahiran anak, karena ini menjadi acuan terlaksana atau tidaknya program KB itu. "Oleh sebab itu, bukan hanya ibu-ibu saja yang harus KB. Namun, peran bapak juga harus ikut menyukseskan program KB yang dicanangkan pemerintah secara nasional," tambahnya.

“Kampung KB akan diselenggarakan di setiap kabupaten dan kota oleh Gubernur, Bupati, dan walikota di seluruh Indonesia. Pembentukan Kampung KB dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat itu sendiri dengan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi dari pemerintah dan pemerintah daerah,” jelas Puan menambahkan.

Menko PMK menambahkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat mutlak diperlukan untuk menjamin agar Kampung KB dapat berjalan dengan baik. Karena itu, Menko PMK meminta perhatian dan dukungan semua pihak agar jangan sampai Kampung KB berhenti setelah dicanangkan.