Luhut Berharap Dana Desa Bisa Cegah Radikalisasi di Poso

VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, berharap turunnya dana desa bisa digunakan untuk membantu mencegah munculnya kelompok radikal.

Salah satu yang daerah yang disoroti Luhut adalah Poso, Sulawesi Tengah, dimana terdapat kelompok Mujahid Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso.

"Kondisi di Poso ini memang berawal dari konflik (SARA) tahun 1999, banyak juga guru-guru radikal disana. Diharapkan dengan dana desa tidak ada lagi kepala desa yang radikal karena ketidakadilan," ujar Luhut di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat 11 Maret 2016.

Menurut Luhut, di Poso ada 14 desa sehingga total dana desa yang dialokasikan mencapai Rp87 miliar. Nantinya, setiap desa akan menerima Rp1,2 miliar yang telah ditambahkan dana dari Kabupaten dan Provinsi.

"Diharapkan perekonomian jalan dan pemerataan pembangunan, sehingga pemberian rasa keadilan disitu," tambahnya.

Disamping dana desa, Luhut juga berjanji akan menangani kondisi keamanan di Poso secara komprehensif. Berbagai pihak seperi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah digandeng untuk melakukan deradikalisasi, terhadap kelompok masyarakat yang berpotensi radikal.

"Kalau penanganan di Poso selesai, akan banyak berpengaruh kepada kondisi keamanan kita secara nasional," yakinnya.

Sebelumnya, operasi gabungan TNI-Polri untuk mengejar kelompok teroris Santoso, digelar dengan nama sandi Operasi Tinombala 2016. Operasi ini baru saja diperpanjang selama 6 bulan kedepan, setelah berakhir pada 9 Maret 2016 lalu.