Menko Luhut: Masalah di Poso Banyak, Bukan Cuma Terorisme
Kamis, 10 Maret 2016 - 20:47 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan masih banyak masalah yang harus diselesaikan di Poso selain terorisme. Maka dia menyarankan operasi anti terorisme di Poso perlu diperpanjang beberapa bulan lagi.
Baca Juga :
"Masih ada persoalan lain yang harus diselesaikan, yaitu menyangkut program deradikalisasi di sana. Karena dulu banyak guru meninggalkan Poso. Sekarang harus kita bicarakan untuk mengirim guru yang bisa menjelaskan masalah-masalah kebangsaan," kata Luhut saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BNN, Jakarta Timur, Kamis, 10 Maret 2016.
Luhut mengatakan terkait terorisme kelompok Santoso, saat ini operasi pengejaran teroris di Poso berjalan dengan baik, bahkan jaringan teroris pimpinan Santoso tersebut dinilai makin sempit ruang geraknya.
"Sekarang TNI-Polri sudah berhasil menggiring kelompok Santoso kepada satu titik di mana mereka relatif terkepung. Kita akan lihat dalam beberapa minggu ke depan akan ada perkembangan signifikan," jelasnya
Meski berjalan dengan baik, Luhut belum bisa menargetkan kapan tim gabungan berhasil membawa turun para tetoris yang mengancam kedaulatan bangsa tersebut. Sebab, medan yang berat serta strategi yang digunakan, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menangkap kelompok teroris itu.
"Pengalaman di seluruh dunia itu, operasi gerilya tidak ada yang cepat. Tetapi kita berharap dengan apa yang saya dapat laporan kemarin, itu akan bisa lebih cepat. Tetapi juga bisa saja terjadi bermacam-macam. Karena itu saya sama Pak Kapolri janjian dalam waktu dekat akan ke sana lagi," pungkasnya
Luhut juga menyarankan agar operasi Tinombala untuk mengatasi terorisme di Poso, diperpanjang selama 6 bulan ke depan. Menurut Luhut, pemerintah bahkan telah mengalokasikan dana tambahan untuk operasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah program deradikalisasi di Poso.
"Kita perpanjang. Kita ambil tidak tiap 2 bulan karena nanti repot administrasinya. Makanya saya usulkan 6 bulan. Kalau lebih cepat ya, kita buat lebih cepat," kata dia. (ren)