Gubernur Papua Bantah 'Tunggangi' Demonstrasi Freeport

VIVA.co.id – Ribuan warga Papua yang tergabung dalam Pemuda Adat Papua direncanakan akan menggelar aksi demonstrasi menuntut penutupan perusahaan tambang raksasa PT Freeport dan pengembalian Undang-Undang (UU) Otsus Papua pada Kamis, 3 Maret 2016. Aksi akan digelar di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Aksi oleh sejumlah kalangan ditengarai digerakkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. Namun hal tersebut dibantah Lukas.

"Tidak ada titipan Pemerintah Provinsi Papua atau Saya sebagai Gubernur terkait rencana aksi demo yang menuntut penutupan Freeport dan pengembalian UU Otsus. Itu murni keinginan rakyat Papua," kata Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua, Selasa, 1 Maret 2016.

Dia mengatakan sangat wajar jika rakyat Papua menyampaikan aspirasinya ke Jakarta. Pasalnya, keputusan mengenai Freeport diputuskan oleh pemerintah pusat.

Tuntutan para demonstran antara lain, presiden direktur (presdir) PT Freeport Indonesia haruslah orang Indonesia. Begitu pula smelter Freeport harus ditempatkan di Kawasan Papua, bukan di Gresik seperti yang direncanakan.

"Silakan sampaikan aspirasi mereka, kasih tahu ke sana ke pusat, mau demo kah mau apa kah di sana. Masalah penutupan Freeport dan pengembalian UU Otsus bukan urusan saya sebagai Gubernur," tuturnya.

Namun, Lukas Enembe menilai bahwa UU Otsus Papua memang harus dievaluasi. Pasalnya, produk legislasi tersebut belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Selain itu, UU Otsus dianggap masih tumpang tindih dengan UU lainnya sehingga tidak bisa berlaku efektif.

Lukas menegaskan poin-poin yang menjadi tuntutan dalam demonstrasi sepenuhnya adalah keinginan rakyat Papua, bukan atas arahan pemerintah daerahnya.

"Mereka kan sebatas menyampaikan aspirasi bahwa Otsus harus dievaluasi dan presdir Freeport harus orang Papua, kan sangat tepat mereka unjuk rasa di sana karena yang punya kuasa pemerintah pusat," kata Lukas. (ase)