Amnesty International: Tak Ada Kemajuan HAM di Era Jokowi

VIVA.co.id - Organisasi Non Pemerintah (NGO) Internasional, Amnesty International, mencatat, tidak ada kemajuan dari Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di sepanjang tahun 2015.

Deputi Direktur Kampanye Asia Tenggara Amnesty International, Josef Benedict, mengatakan bahwa masih terjadinya pengekangan kebebasan berekspresi, pembatasan kebebasan beragama, penggunaan kekuatan berlebihan, pembunuhan di luar hukum oleh aparat kemanan, dan kembalinya penggunaan hukuman mati.

"Perhatian kita bahwa Jokowi membawa agenda HAM dalam kampanyenya, tapi belum ada aplikasinya terlihat dalam pemerintahannya," ujar Joseph dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu 24 Februari 2016.

Menurut catatan Amnesty, beberapa perbaikan kasus HAM yang gagal dicapai di antaranya terkait kebebasan berekspresi, yaitu lebih dari 50 tahanan nurani masih ada di balik jeruji di Papua dan Maluku, sementara penangkapan aktivis damai di Papua juga terus terjadi.

Janji Presiden untuk menghapus pembatasan akses jurnalis asing ke Papua juga masih belum terpenuhi.

"Semua tahanan nurani harus segera dan tanpa syarat dibebaskan, dan ketentuan hukum yang digunakan untuk memenjarakan mereka harus dicabut," ujar Joseph.

Di samping itu, Amnesty juga menyoroti terkait korban konflik bersenjata dan aksi represif kekerasan masa lalu seperti pembantaian massal tahun 1965 masih terus terlupakan.

Meskipun laporan resmi menghubungkan aparat keamanan pada serangkaian kasus tersebut, budaya impunitas atau kebal hukum disebut masih terus berjaya dan hanya segelintir orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Selain kasus-kasus tersebut, lanjut Joseph, langkah pemerintah Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati pada 2015 lalu juga dianggap mengkhawatirkan. Hukuman itu menempatkan keluarga korban dalam situasi kecemasan hebat dan ketakutan.

Untuk itu, Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk moratorium hukuman mati. Presiden Jokowi juga diminta untuk melaksanakan janji-janji kampanyenya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.

"Meskipun pemerintah telah berulang kali membuat janji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, mereka masih keras kepala untuk melanjutkan komitmen tersebut," tegas Joseph.