Mendagri Bisa Ambil Alih Pelantikan Bupati Konawe Selatan

VIVA.co.id - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam enggan melantik pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Surunuddin – Arsalim, yang dijadwalkan hari ini tanggal 17 Februari 2016. Padahal, Surat Keputusan penetapannya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Terkait masalah tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, jika memang tidak segera dilantik oleh gubernur setempat. Maka pemerintah pusat bisa mengambil alih untuk dilantik di Ibu Kota.

"Kalau tidak (dilantik Gubernur di Ibu Kota Provinsi) ya dilantik di Jakarta," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu, 17 Februari 2016.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A Tumenggung mengatakan, Kemendagri bisa saja mengambil alih pelantikan kepala daerah terpilih tersebut di Jakarta.

Hanya saja, akan kontradiktif dengan aturan Undang-Undang Pilkada 8/2015 yang menyebut, Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi setempat.

"Mendagri bisa saja lantik di sini (Jakarta) tapi kan terbentur UU Pilkada 8/2015 itu bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di Ibu Kota Provinsi. Kita lihat, tidak masalah dimanapun, Gubernur itu kan perwakilan pemerintah," ujar Yuswandi.

Meski demikian, Yuswandi menegaskan, Kemendagri akan mencari solusi untuk menyelesaikan hal tersebut, apapun caranya. "Tidak bisa dilantik ya nanti akan kita selesaikan bagaimanapun caranya. Pemerintahan itu tidak bisa stop, jalan terus kan harus ada pelaksananya," ujar dia.