Pemerintah Perluas Cakupan Program Keluarga Harapan
Kamis, 4 Februari 2016 - 20:08 WIB
Sumber :
- Diah Pitaloka/Viva.co.id
VIVA.co.id
- Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) akan memperluas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, PKH berbeda dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena BLT digunakan untuk menopang kehidupan masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Itu pengeluaran masyarakat akibat kenaikan. Itu yang disubsidi. Katakanlah harga minyak tanah, bensin naik. Karena pengeluaran masyarakat naik, maka disubsidi kenaikannya untuk masyarakat," kata JK di kantornya, Jakarta, Kamis 4 Februari 2016.
Sementara itu, PKH ditujukan agar masyarakat bisa mengatur sendiri konsumsi, dengan memprioritaskan kebutuhan dasar mereka.
Baca Juga :
"Tapi, dengan syarat-syarat anaknya harus sekolah, harus memenuhi beberapa ketentuan, kesehatannya harus dipenuhi, pemeriksaan bayi, macam-macam seperti itu, sehingga masyarakat itu mengatur dirinya sendiri lebih baik, tapi dibantu untuk memenuhi itu. Itu bedanya," kata JK.
Terkait hal ini, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pekan depan ia akan mengeluarkan keputusan menteri untuk basis data terpadu terkait jumlah penduduk miskin. Masyarakat yang telah didata ini nantinya akan mendapatkan bantuan sosial.
"Akan ada penguatan PKH. Kita sudah punya simulasi 2016-2018 seperti apa. Kalau cakupan diperluas sekian, maka kemiskinan turun sekian, sudah ada gambarannya," kata Khofifah.
Ia menjelaskan, bantuan tunai bersyarat di seluruh dunia biasanya akan berpengaruh ketika jumlahnya pada kisaran 16-25 persen dari pengeluaran per kapita setiap bulan. Persoalannya, di Indonesia bantuan tunai bersyarat baru diberikan 10,5 persen.
"Jadi, kita sudah mengajukan kalau misalnya negara memiliki kemampuan 13 persen, angkanya sekian negara punya kemampuan 16 persen," ujar Khofifah.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat pleno TNP2K di kantor Wakil Presiden untuk mengurangi kemiskinan.
Hadir sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani selaku ketua I, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution sebagai ketua II.
Terkait hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin meningkat dari 27,73 juta pada 2014, menjadi 28,51 juta jiwa pada September 2015.