Kesenjangan Makin Buruk, Terutama di Perkotaan

VIVA.co.id – Sejumlah kementerian dan lembaga melakukan rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden sebagai ketua tim.

Hadir sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Ketua I, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagai Ketua II, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Terkait hal ini, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan tingkat kemiskinan sejak September 2014 ke September 2015 meningkat. Akibatnya ketimpangan semakin memburuk khususnya untuk wilayah perkotaan.

"Sebabnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar, dan pertumbuhan kesejahteraan tidak merata akibat perbedaan kualitas pekerjaan. Kondisi ini harus diatasi segera dengan upaya sinergis dari berbagai kementerian dan lembaga," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 4 Februari 2016.

Data dari Badan Pusat Statistik pada September 2015 tercatat peningkatan jumlah penduduk miskin meningkat dari 2014 sebesar 10,96 persen atau sebesar 27,73 juta jiwa menjadi 11,13 persen atau 28,51 juta jiwa.

Bambang menjelaskan cara mengurangi ketimpangan dengan memberikan akses pada pelayanan dasar dan peningkatan efektivitas anggaran kementerian dan lembaga yang dialokasikan ke kabupaten kota yang paling membutuhkan.

"TNP2K telah memetakan kabupaten kota berdasarkan multi indikator yang mewakili berbagai dimensi kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang dikaitkan dengan belanja daerah untuk masing-masing fungsi," kata Bambang.

Menurutnya, dengan pemetaan tersebut kementerian dan lembaga bisa melakukan intervensi akurat untuk kabupaten kota yang paling membutuhkan. Indeks multi dimensi tersebut ia akui dapat memetakan 100 kabupaten yang membutuhkan perhatian khusus.