Menteri Siti: Amdal Kereta Cepat Akan Berkembang Terus

VIVA.co.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menolak tudingan kalau izin analisa dampak lingkungan (Amdal), kereta cepat Jakarta-Bandung, masih ada yang belum selesai.

Menurut dia, Amdal itu memuat tiga dokumen, analisis dampak pentingnya; rencana pengelolaan lingkungannya (RKL); dan pemantauan lingkungannya atau RPL. "Amdal itu kan sebuah instrumen untuk kita mengatasi dampak. Sebuah instrumen untuk kita mengatasi dampak lingkungannya. Jadi dia akan berkembang terus juga. Kalau teknologinya bagus ya, pemerintah juga bisa bilang ini loh teknologi yang bagus tentu di situ kan dianalisis bersama kelayakannya," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa 2 Februari 2016.

Dia mengklaim, seluruh saran telah dimasukkan ke dalam tiga dokumen itu. "Jadi ya dokumennya ya memang seperti itu. Kalau ada masukan lagi, kan kita buka waktu ya sampai satu bulan sejak tanggal 20 karena ramai kan. Jadi saya bilang sama Pak Dirjen, oke kita buka satu bulan, nanti masukannya diambil lagi," katanya menambahkan.

Kalau nantinya ada masukan-masukan lagi mengenai Amdal tersebut, maka otomatis akan masuk ke dalaam dokumennya apakah itu RPL atau RKL. "Kalau kelayakan lingkungannya ya sudah layak. Di situlah makanya ke luar izinnya. Bahwa dokumennya diperbaiki ya setiap saat memang akan diperbaiki. Kalau teknologinya nanti berkembang, ada teknologi yang lebih canggih ya dipakai lagi yang lebih canggih," kata politisi Partai Nasdem ini.

Menurutnya, persoalan kereta cepat yang berkaitan urusan Kementerian Lingkungan Hidup, sudah tuntas. "Ini kan yang dipersoalkan kan apanya-apanya yang itu bukan domain saya," katanya.

Saat sosialisasi pada Desember 2015, Siti mengaku tidak ada protes dan masukan dari masyarakat. "Masyarakat  menerima dengan baik. Coba kita lihat sajalah. Kalau yang ribut itu birokrat, ya kita harus lihat kenapa? mungkin karena tidak dilalui, mungkin prosesnya, mungkin karena tidak diajak konsultasi, dan lain-lain," katanya.

Walau begitu, Siti meminta semua pihak tidak banyak berspekulasi. Harus mengutamakan rakyat. "Tapi yang kita sebut masyarakat ada pakar, ada akademisi. Itu yang diterima saja masukannya.”

(mus)