JK Akui Sulit Cegah Aliran Dana Teroris

VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pencegahan terhadap aliran dana teroris dari luar negeri ke Indonesia sulit dilakukan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara terbuka.

"Kita ini adalah negara yang punya kemerdekaan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berhak untuk menelusuri masalah, tergantung pelanggarannya apa," ujar JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2016.

Dia menambahkan, jika dana masuk ke orang yang menjadi bagian dari kelompok teroris pasti akan dilaporkan ke pihak Kepolisian. Kemudian akan dilakukan tindakan lebih lanjut.

Sebelumnya, PPATK menemukan indikasi transaksi aliran dana tunai melewati perbatasan negara dari Malaysia dan Filipina ke Indonesia dalam jumlah besar.

Cara ini dinilai menjadi salah satu trik yang digunakan teroris untuk mendapatkan dana dari luar negeri. Metode lainnya, dana untuk terorisme dikirim ke perusahaan konveksi, konstruksi, dan yayasan.

(mus)