Senator: Timor Leste Caplok Wilayah karena RI Tak Tegas
Selasa, 19 Januari 2016 - 12:17 WIB
Sumber :
VIVA.co.id - Andrianus Garu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Nusa Tenggara Timur, mengajukan diri untuk menjadi negosiator untuk sengketa perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.
Baca Juga :
Sengketa wilayah di Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, itu tak bisa dibiarkan. Pemerintah Indonesia harus prokaktif bernegosiasi agar masalah tak berkepanjangan.
“Presiden diharapkan segera mengutus delegasi ke perbatasan atau langsung mendatangi pemerintah Timor Leste. Sebagai anggota DPD RI dari NTT, saya siap jika dipercayakan,” Kata Adrianus Garu kepada VIVa.co.id, Selasa, 19 Januari 2016.
Menurut Garu, sengketa batas dua negara yang berlokasi di sejumlah titik di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Belu adalah warisan konsensus pemisahan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste selepas referendum tahun 1999.
“Itu karena kita tidak tegas dengan Timor Leste, padahal daerah yang diduga telah dicaplok selama ini merupakan wilayah NKRI. Saya yakin mereka juga sadar jika tanah yang disengketakan merupakan milik Indonesia. Kalau kita lemah, bukan tidak mungkin satu saat nanti diambil benar,” kata Garu.
Meski situasi mulai memanas, Garu meminta aparat keamanan di perbatasan itu agar tetap persuasif dan tidak terhasut, terutama virus politik yang ikut berbaur dengan kepentingan kedaulatan NKRI di perbatasan.
“Harus hati-hati menangani permasalahan di perbatasan. Jangan pakai kaca mata kuda. Ingat, sebagian besar penduduk perbatasan Kabupaten Belu dan Amfoangm, Kabupaten Kupang, merupakan keluarga dari warga Timor Leste,” ujar Garu.
“Bahasa saja sama, Tetun dan Porto, begitu juga adat istiadatnya tidak beda. Apalagi di Kabupaten Belu dan Amfoang, kakak-adik kandung saja beda negara,” dia menambahkan.
DPD RI, katanya, sedang mendorong pemerintah agar wilayah perbatasan seperti Atambua di NTT dijadikan daerah otonomi khusus. Alasannya, NTT adalah wilayah strategis yang dapat disebut juga sebagai segitiga emas karena mencakup wilayah Indonesia, Timor Leste, dan Australia.
“Atambua didorong mendapat hak otonomi khusus seperti Batam. Hari ini kita rapat dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan), besok dengan Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). Termasuk membicarakan masalah perbatasan RI-RDTL” ujar Garu.
Jo Mariono/Nusa Tenggara Timur