Tahun Ini, Drone Mulai Jaga Natuna dan Ambalat

VIVA.co.id - Kementerian Pertahanan menggelar rapat pimpinan (Rapim) tahun 2016, di Gedung Kemenhan, Jakarta, Selasa, 12 Januari 2016.

Rapim kali ini mengusung tema meningkatkan sistem pertahanan negara yang berkelanjutan, didukung oleh kemandirian industri pertahanan dan semangat bela negara guna terwujudnya pertahanan negara yang tangguh.

"Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional, guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional," ujar Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dalam pidatonya.

Menurut Ryamizard, arah kebijakan pertahanan negara tahun 2016 salah satunya adalah pemanfaatan teknologi satelit dan sistem drone untuk mendukung kebijakan poros maritim dunia.

Untuk mewujudkan, diperlukan kerja sama dan sinergitas antarkalangan seperti perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan riset teknologi, kalangan industri sebagai produsen alat peralatan pertahanan, sekaligus pemasok perbekalan pendukung lainnya serta TNI sebagai pengguna hasil teknologi.

"Kemhan selaku penyelenggara pertahanan negara akan memperbesar kebijakan, salah satunya dengan memaksimalkan alutsista pertahanan lokal dan transfer of technologi (ToT) industri pertahanan Indonesia," kata dia.

Adapun, sasaran kebijakan pertanahan negara tahun 2016 antara lain terwujudnya kebijakan Hanneg guna mendukung program Nawacita, terselenggaranya pemberdayaan dan pengamanan wilayah pertahanan di Kalimantan, Papua, NTT dan Kep. Natuna serta terlaksananya peningkatan pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Rapim Kemhan 2016 dipimpin Menteri Pertahanan didampingi Panglima TNI, KSAD, KSAL dan KSAU. Rapim juga dihadiri seluruh pejabat eselon I dan II di jajaran Kemhan.

(mus)