Muhammadiyah: Pembagian Beras Sudah Tak Kreatif

VIVA.co.id - Pemerintah dinilai perlu bekerja keras untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang masih tinggi, itu agar pemerataan kemakmuran dan keadilan sosial bisa terwujud.

"Kesenjangan kesejahteraan terjadi antar daerah, Jawa dengan luar Jawa, dan antar kelompok. Jika tidak segera ditangani dengan seksama, ketimpangan kesejahteraan sosial-ekonomi dapat menyulut kecemburuan, konflik sosial dan rasial," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammdiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Rabu 30 Desember 2015.

Haedar mengatakan, untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial itu Pemerintah harus memiliki solusi yang kreatif. Pemberian Beras untuk Rakyat Miskin atau Raskin tak lagi solutif memberangus kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tetapi lewat pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. 

"Itu basis kekuatan rakyat mayoritas. Pemerintah harus punya terobosan, bukan lewat Raskin lagi. Desain kebijakan baru untuk 2016 jangan setengah-setengah, jangan apa adanya, tidak akan ada selesai, harus ada terobosan," kata Haedar.

Selain itu, Hadar juga berharap bahwa Pemerintah berani mengakuisisi aset yang dimiliki oleh sekelompok kecil golongan. Kata dia, selama ini kelompok kecil tersebut justru menguasai hajat hidup orang banyak. 

Karena itu pemberantasan mafia, menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Pemerintah harus berani jihad melawan mafia dan berbagai macam pelaku ekonomi yang menguasai aset-aset dan akses sumber ekonomi. Alasannya, selami ini mayoritas rakyat tidak memperoleh 'kue' pembangunan yang adil dan rata. 

"Pemerintah harus berani melakukan penguasaan aset yang dikuasai oleh kelompok kecil, sehingga "kue" nasional tidak sampai ke rakyat. Jika hal ini bisa dilakukan saya yakin akan ada perubahan yang signifikan. Tapi memang ada penyakit laten yaitu korupsi," ujar Haedar.