Jokowi Jamin Tidak Ada Kepala Desa Dikriminalisasi

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar seluruh kepala desa untuk memaksimalkan kucuran dana desa yang telah dialokasikan pemerintah.

Ia juga memastikan, akan memberi penghargaan terhadap kepala desa yang menggunakan anggaran dana desa dengan baik dan sesuai ketentuan.

"Jangan takut untuk menggunakan anggaran dana desa. Kalau penggunaan anggaran itu sudah sesuai prosedur, apa bisa dikriminalisasi?" ujar Jokowi di Jawa Tengah, Sabtu 26 Desember 2015.

"Saya menjamin, yang bekerja baik akan diberi penghargaan, bukan akan dikriminalisasi," kata Jokowi yang hadir dalam silaturahmi kepala desa dan perangkat desa se Indonesia di Asrama Haji Donohudan.
‎
Tahun ini, pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebesar Rp20,8 triliun. Di tahun depan, alokasi itu akan ditambah menjadi Rp47 triliun. "Berarti itu kan naiknya lebih dari 100 persen," katanya.

Ia menyarankan, kepada seluruh kepala desa untuk memanfaatkan dana itu dengan membuat program padat karya. Dengan itu banyak masyarakat yang menikmati dana tersebut.

"Arahkan saja untuk proyek produktif, contohnya untuk irigasi. Jadi percepatan pembangunan di desa akan terlihat," ujarnya.

Selain menyinggung tentang anggaran desa, Jokowi juga memperingatkan tentang pasar MEA yang akan mulai dilakukan pada 1 Januari 2016 mendatang. Oleh sebab itu, desa sebagai bagian dalam struktur pemerintahan harus segera bergerak memperkuat pembangunannya.

"Lima hari lagi kita memasuki tahun 2016, akan ada persaingan bebas 11 negara ASEAN. 11 tahun lalu kita sudah tanda tangan kesepakatan. Mau tidak mau kita harus masuk ke dalam persaingan itu," jelasnya.

Jokowi mengingatkan setelah MEA, Indonesia juga akan masuk dalam poros perdagangan yang lain, yakni ‎ Trans-Pasific Partnersip dan Zona Eropa. ‎"Jika kita tidak gabung, kita akan kena pajak tinggi," ujarnya.