Setara Institute: Isu HAM Bukan Prioritas Jokowi-JK

VIVA.co.id - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai tidak memprioritaskan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam program kerjanya. Bahkan Jokowi dinilai lebih memprioritaskan pembangunan Ekonomi dan lnfrasturktur ketimbang HAM.

Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Setara lnstitute terkait peringatan hari HAM lnternasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

"Isu HAM bukan jadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Kalau dilihat dari tiga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan rencana kerja pemerintah, terlihat jelas HAM itu bukan prioritas," kata Wakil Ketua Direktur Setara lnstitute, Bonar Tigor Naipospos dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu, 9 Desember 2015.

Direktur Riset Setara lnstitute, lsmail Hasani, menjelaskan survei yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk mengevaluasi kondisi tahunan HAM di lndonesia.

Survei diharapkan dapat memberi gambaran mengenai situasi HAM. Sekaligus diharapkan agar menjadi acuan untuk dilakukan perbaikan kinerja pemerintah kedepan.

Menurut lsmail, survei dilakukan terhadap 215 responden dengan latar belakang akademisi, peneliti, aktivis, tokoh masyarakat serta advokat. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, dengan skala pengukuran indeks persepsi 0 sebagai skor terendah dan 7 sebagai skor tertinggi.

Ismail menyebut terdapat 8 variabel pengukuran dalam survei yang dilakukan. Di antaranya, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; kebebasan berekspresi; kebebasan beragama/berkeyakinan; rasa aman warga dan perlindungan warga negara; penghapusan hukuman mati; penghapusan diskriminasi; hak atas ekonomi, sosial dan budaya; serta Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan kinerja Lembaga HAM.

Hasil survei menunjukkan beberapa variabel mengalami peningkatan, namun variabel lain justru sebaliknya. Salah satu variabel yang menurun secara signifikan adalah terkait penghapusan hukuman mati. Pada tahun 2014, skor survei tercatat 2,18 namun setahun kemudian anjlok menjadi 1,99.

"Pemerintah membukukan skor buruk karena melakukan eksekusi mati terhadap para terpidana," kata Ismail.

Secara keseluruhan, lndeks HAM pada tahun ini cenderung menurun tipis dari 2,49 menjadi 2,45. Padahal pada tahun 2013 ke tahun 2014, meningkat meski tidak signifikan.

Ismail menyebut pihaknya menyebut kenaikan itu karena responden masih percaya dengan rencana pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi bakal ada perubahan. Namun setelah satu tahun pemerintahan, justru realisasinya tidak seperti yang dijanjikan.

"Sebagai contoh janji menuntaskan penyesaian pelanggaran HAM masa lalu, di Nawacita tercantum dengan baik, tapi di RPJMN kualitasnya menjadi menurun," ujar Ismail. (ase)