Menguak Skandal Suap Pengadaan Helikopter AW-101 di India

Jumat, 27 November 2015 - 10:21 WIB

Oleh :

Dedy Priatmojo

Helikopter Presiden Joko Widodo AgustaWestland AW101

Sumber :

VIVA.co.id/Wikipedia

VIVA.co.id

- Pemerintah hampir dipastikan akan membeli helikopter jenis Agusta Westland AW-101, untuk menggantikan helikopter VVIP yang lama, Super Puma. Helikopter tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang kerja Presiden atau Wakil Presiden dan tamu-tamu VVIP.

Rencana pembelian tersebut menuai polemik. Terlebih, perusahaan dalam negeri, yang notabene adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Dirgantara Indonesia (DI), telah mampu memproduksi sendiri helikopter Super Puma, yang diklaim tak kalah canggih dengan AW-101.

Namun, TNI Angkatan Udara selaku pihak pengguna mengaku sudah melakukan kajian mendalam hingga akhirnya memilih helikopter yang dikembangkan secara Joint Venture antara Westland Helicopter Inggris dengan Agusta Italia. Bahkan, helikopter canggih ini sudah dijadwalkan tiba di Tanah Air, pertengahan tahun 2016 mendatang.

Zulkifli Hasan: Evaluasi Pembelian Helikopter Kepresidenan

Bila melihat teknologi yang diusung AW-101, helikopter bermesin tiga GE CT7-8E turboshaft ini merupakan helikopter canggih di kelasnya. Betapa tidak, helikopter ini mampu terbang dalam cuaca ekstrem dengan tingkat kebisingan rendah dan mampu meredam getaran.

Dari sisi interiornya pun, helikopter kelas medium ini memiliki kabin terbesar di kelasnya. Dengan lebar kabin 2.49m dan tinggi 1.83m, dapat dipasangi berbagai perangkat mewah VVIP. Seperti kursi VVIP, ruang hiburan, kamar mandi, perlindungan antipeluru dan fitur-fitur pertahanan lainnya.

Sayangnya, tidak banyak kepala negara yang menggunakan helikopter jenis ini. Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebutkan hanya empat kepala negara yang menggunakan helikopter jenis AW-101 untuk VVIP. Bahkan, India menurut Alvin, sempat menjadikan AW-101 ini sebagai helikopter VVIP, namun berbuntut skandal.

"Helikopter AW-101 ini pernah dibeli India untuk pesawat VVIP, namun pada 2013 terungkap bahwa pembelian itu terdapat skandal penyuapan," kata Alvin dalam perbicangan bersama

tvOne

, Jumat, 27 November 2015.

Skandal tersebut terungkap setelah parlemen India mempelajari proses pembelian 12 unit helikopter AW-101 dengan kontrak senilai US$ 540 juta. Sejumlah politisi dan pejabat militer India dituduh menerima suap dari AgustaWestland untuk memenangkan pengadaan 12 helikopter.

"Setelah dipelajari parlemen, ada unsur penyuapan. Pada 12 Februari 2013 Direktur Mekanika Perusahaan induk Agusta dan CEO-nya ditangkap," ujarnya.

Setelah penangkapan petinggi AgustaWestland, giliran pejabat senior dan pejabat militer Angkatan Udara India diperiksa terkait skandal penyuapan dalam pengadaan 12 helikopter AW-101 itu. "Pada Januari 2014, Pemerintah India membatalkan kontrak tersebut," papar Alvin.

Peristiwa ini, lanjut Alvin, diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia agar proses pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Semua aspek harus terpikirkan, baik TNI AU maupun Mabes TNI, DPR dan Pemerintah, agar memperhatikan hal-hal ini jangan sampai petaka di kemudian hari," ungkapnya. (one)