Menteri Marwan: KPK dan Polisi Jangan Ganggu Kepala Desa

Kamis, 19 November 2015 - 14:49 WIB

Oleh :

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Sumber :

VIVAnews/Ahmad Rizaluddin

VIVA.co.id - Para kepala desa di Maluku mengeluh sering dituding berbuat salah dalam mengelola dana desa. Bahkan, ada sebagian kepala desa yang diancam akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sambangi KPK, Menteri Desa Minta Bantu Awasi Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, meyakinkan para kepala desa agar mereka tak takut mengelola dana desa. Mereka dijamin tak dijerat hukum sepanjang pengelolaan dana desa itu memang sesuai peraturan perundangan.

Menteri Marwan pun mengaku telah berkoordinasi dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung agar ketiga lembaga penegak hukum itu sembarang menangani laporan terkait dana desa yang dikelola para kepala desa.

"Bahkan, saya sudah minta kepada Kapolri, dan Kapolri sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polres agar tidak mencari-cari kesalahan kepala desa yang mengelola dana desa," kata Menteri saat tatap muka dengan para kepala desa se-Maluku di Kota Ambon pada Kamis, 19 November 2015.

Menurutnya, dana desa adalah kado terbaik yang diberikan negara kepada desa. Dana desa juga penting bagi pembangunan desa dan membantu perekonomian negara serta membantu mengatasi pengangguran dan kemsikinan.

"Pengangguran bisa kita kurangi, kemiskinan juga. Begitu pun dengan pertumbuhan ekonomi, dana desa bisa membantu 0,5 persen. Jadi, saya tegaskan kepada KPK, Polri, dan Kejagung, jangan ganggu para kepala desa," Menteri mengingatkan.

Walau demikian, Menteri berharap para kepala desa yang sudah menerima dana desa tidak sembarang membuat program dan asal membangun. Para kepala desa juga diingatkan agar tidak menyalahgunakan kemudahan yang diberikan. Sebab dana desa itu ada peruntukannya. Tidak semua infrastruktur desa boleh menggunakan dana desa.

"Misalnya, saya dapat laporan dana desa dipakai untuk membangun lapangan bola, itu salah, atau membangun kantor desa, itu juga tidak bisa. Dana desa itu sifatnya partisipatif dan partisipatoris. Jika ingin membangun infrastruktur, fokuskan kepada yang bisa menyejahterakan masyarakat dari sisi ekonomi, misalnya, pasar nelayan, atau usaha-usaha lain," kata Menteri. (ase)