Pemerintah Akan Bentuk Badan Restorasi Gambut

Jumat, 13 November 2015 - 11:40 WIB

Oleh :

Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah.

Sumber :

ANTARA/Saptono

VIVA.co.id

- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang setiap tahun melanda Indonesia.

Pemerintah akan membentuk Badan Restorasi Gambut. Di mana badan itu dalam kurun waktu lima tahun akan menyelesaikan masalah-masalah hutan gambut.

Heboh, Ular 7 Meter Muncul di Riau

"Disamping ada badan yang menangani kebakarannya, yaitu BNPB menangani kebakarannya, kemudian ada badan (Badan Restorasi Gambut), yang menyelesaikan lingkungannya," ujar JK, usai membukan acara Internasional Experts Reondtable Discussion (IERD) pada Jumat, 13 November 2015 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat.

"Kita mengkonsep, Badan Restorasi Gambut dalam lima tahun untuk bekerja secara khusus," tambahnya.

Sementara untuk masalah dana dan siapa yang akan terlibat, JK menyatakan masih dalam konsep untuk perencanaan dan mencari siapa orang-orang yang tepat menangani masalah gambut tersebut. "Sedang konsep, dicari orang-orangnya," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya menyebut untuk merestorasi gambut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kendati, restorasi nantinya akan banyak melakukan pekerjaan fisik di lapangan.

"Untuk restorasi yang seperti bapak JK sampaikan, itu butuh anggaran yang besar. Kalau kita lihat nanti kebanyakan pekerjaannya adalah fisik lapangan, konstruksi, penataan drinet, blok-blok kanal, refegetasi," papar dia.

Menurut Siti, untuk program restorasi gambut, pemerintah membutuhkan bantuan dana Internasional.

"Seperti Pak Wapres sampaikan kita berharap ada bantuan dari internasional. Kemarin, Bapak Presiden sampaikan Amerika Serikat bersedia membantu 2,9 juta US dollar, sebagai permulaan," ucapnya

Untuk Badan Restoasi Gambut, Siti mengungkapkan kemungkinan akan langsung berada di bawah Presiden. "Tidak tahu persis, kita masih diskusikan, bisa di bawah Istana, bisa juga dikoordinasikan oleh Kemenko," kata dia.