Budiman Sudjatmiko Nilai Soeharto Tak Layak Pahlawan
Selasa, 10 November 2015 - 22:06 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Usulan pemberian gelar pahlawan kepada Presiden RI ke-2 Soeharto masih menuai pro dan kontra. Sebagian warga masih menolak pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto.
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menilai pemberian gelar itu bukan langkah yang baik bagi bangsa ini. Menurutnya Soeharto masih terganjal berbagai kasus hukum, salah satunya terkait korupsi Yayasan Supersemar.
"Bukan hal yang sehat bagi bangsa ini, terutama generasi muda, ketika diajari bahwa bangsa ini punya seorang pahlawan yang terlibat tindak pidana korupsi," kata Budiman ketika berbincang dengan VIVA.co.id, Selasa malam, 10 November 2015.
Menurut Budiman, tidak semua yang berjasa ketika revolusi fisik dulu mendapat gelar pahlawan. Apalagi ketika yang bersangkutan terlibat suatu kejahatan besar.
"Banyak yang berjasa juga tapi tidak dapat gelar pahlawan karena ada cacat moral terutama kejahatan kemanusiaan dan juga korupsi. Tidak setiap yang pernah berjuang itu pahlawan," ucapnya.
Budiman yakin jika Presiden Joko Widodo tidak akan merestui pemberian gelar itu. Ia yakin Jokowi akan menghormati penegakan hukum yang berjalan.
"Saya yakin Pak Jokowi menghormati hukum. Dan keputusan hukum tentang Yayasan Supersemar itu akan jadi penghambat pemberian gelar tersebut," katanya.
Pemberian gelar itu katanya akan menimbulkan sikap plin plan bagi bangsa Indonesia. Hal itu menurutnya akan menjadi pembelajaran yang tidak baik bagi generasi muda.
"Di satu sisi kita diminta untuk melawan korupsi tapi di sisi lain menjadikan seseorang yang terlibat tindak pidana korupsi sebagai pahlawan. Kasihan bangsa ini terutama generasi mudanya karena diajari sikap plin plan," katanya menjelaskan.
Baca Juga :
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menilai pemberian gelar itu bukan langkah yang baik bagi bangsa ini. Menurutnya Soeharto masih terganjal berbagai kasus hukum, salah satunya terkait korupsi Yayasan Supersemar.
"Bukan hal yang sehat bagi bangsa ini, terutama generasi muda, ketika diajari bahwa bangsa ini punya seorang pahlawan yang terlibat tindak pidana korupsi," kata Budiman ketika berbincang dengan VIVA.co.id, Selasa malam, 10 November 2015.
Menurut Budiman, tidak semua yang berjasa ketika revolusi fisik dulu mendapat gelar pahlawan. Apalagi ketika yang bersangkutan terlibat suatu kejahatan besar.
"Banyak yang berjasa juga tapi tidak dapat gelar pahlawan karena ada cacat moral terutama kejahatan kemanusiaan dan juga korupsi. Tidak setiap yang pernah berjuang itu pahlawan," ucapnya.
Budiman yakin jika Presiden Joko Widodo tidak akan merestui pemberian gelar itu. Ia yakin Jokowi akan menghormati penegakan hukum yang berjalan.
"Saya yakin Pak Jokowi menghormati hukum. Dan keputusan hukum tentang Yayasan Supersemar itu akan jadi penghambat pemberian gelar tersebut," katanya.
Pemberian gelar itu katanya akan menimbulkan sikap plin plan bagi bangsa Indonesia. Hal itu menurutnya akan menjadi pembelajaran yang tidak baik bagi generasi muda.
"Di satu sisi kita diminta untuk melawan korupsi tapi di sisi lain menjadikan seseorang yang terlibat tindak pidana korupsi sebagai pahlawan. Kasihan bangsa ini terutama generasi mudanya karena diajari sikap plin plan," katanya menjelaskan.