Pemerintah Mencabut 'Hidup' Suku Anak Dalam
Senin, 2 November 2015 - 07:21 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang mengunjungi Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Komunitas orang rimba ini pun mendapatkan perhatian khusus dari Jokowi.
Presiden ingin 'merumahkan' orang suku 'kubu' ini dengan menyiapkan 1.000 hektare lahan. Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan dua hektare lahan.
Kebijakan itu memang patut diapresiasi. Namun, di balik itu, harapan Jokowi agar orang rimba tak nomaden lagi berbuntut kritik tajam.
Paradigma Jokowi tentang 'merumahkan' orang rimba akhirnya terkesan seperti kekerasan struktural. Cara pandang yang keliru dan 'memaksa' agar orang rimba hidup seperti 'orang terang' yakni istilah yang sering disebut orang rimba untuk warga yang bermukim di pemukiman normal, justru menjadi bumerang.
Di lini massa twitter, reaksi kebijakan Jokowi tersebut memantik banyak kritik.
Akun bernama bimosaurus@bimosaurus menulis,
Lalu ada akun bernama JohanPratamaPutra @jopratamaputra, ia menilai bahwa suku anak dalam seharusnya memang di dalam hutan.
Kemudian ada akun bernama niluh pusap @PuspaNiluh menulis bahwa Presiden telah salah mengambil kebijakan. Satu-satunya cara melindungi suku anak dalam adalah dengan melindungi habitat mereka.
Dan lalu ada Akun bernama Gentry Amalo @GentryAmalo. Ia menilai bahwa kebiasaan nomaden suku anak dalam sudah menjadi khas dari mereka.