Mendagri Curiga Ada Oknum di 10 Daerah Sunat Dana Pilkada
Jumat, 30 Oktober 2015 - 01:09 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengingatkan Pemerintah Daerah dan DPRD tidak melakukan manipulasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada. Di mana naskah sudah ditandatangani antara penyelenggara pilkada dan pemerintah.
Tjahjo mengakui bahwa ada oknum dari 10 daerah yang terindikasi melakukan pemotongan anggaran untuk KPU dan Bawaslu. Namun dia enggan menyebutkan, apakah mereka dari golongan birokrat atau dewan.
"Saya ingatkan dengan Surat Mendagri. Saya juga sudah meminta Jaksa Agung dan Kabareskrim mengirimkan surat ke daerah agar tidak main-main dengan uang tersebut," kata Tjahjo, Kamis, 29 Oktober 2015.
Dia menambahkan, cara ini justru menimbulkan masalah baru saat perhitungan suara dan penetapan pasangan calon. Sebab, saat kekurangan dana, lalu pengawas pemilu tak menempatkan petugasnya di TPS, gelombang protes pasti akan terjadi.
Baca Juga :
Menurut Tjahjo, kondisi ini akan mempersulit daerah itu sendiri. Apalagi bila penetapannya dianggap tidak sah. Padahal aturan dan anggarannya sudah ada. Daerah hanya mengikuti prosedur tersebut. Itulah mengapa, ia minta NPHD jangan sampai dipermainkan.
"Ini kan sudah disepakati. Jadi berapa anggarannya jangan dikurang-kurangi," ujar Tjahjo. (ase)