Setahun Jokowi-JK, Pelaku Usaha Hotel Keluhkan Omzet

VIVA.co.id - Genap setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla dinilai negatif oleh sejumlah pelaku usaha di bidang pariwisata. Menurunnya pendapatan dan belum adanya kebijakan yang cukup berpihak kepada pelaku usaha menjadi alasan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta, Istijab Danunagoro, mengatakan pada awal pemerintahan Jokowi-JK, duet ini telah menerbitkan kebijakan melarang PNS menggelar rapat di hotel. Tak pelak, keputusan itu pun langsung berdampak pada menurunnya 40 persen pedapatan pelaku usaha pariwisata.

"Namun, kini sudah direvisi, kini pendapatan hotel hanya berkurang 20 persen," ujarnya.

Lalu, beberapa bulan kemudian muncul kebijakan dari pemerintah tentang pembebasan visa bagi 47 negara untuk mendongkrak kunjungan wisata. Sayangnya, hal itu tetap belum berpengaruh maksimal kepada mereka.

"Di Yogyakarta belum merasakan peningkatan kunjungan wisatawan asing yang cukup signifikan," ujarnya.

Berita Terkait: