Konsep Bela Negara Belum Jelas, DPR Panggil Menhan

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Tantowi Yahya, mengapresiasi gagasan bela negara yang disampaikan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Namun, ada beberapa hal yang menurut dia belum jelas terkait program tersebut.

"Akan ada pembahasan dengan Menhan. Rencananya minggu depan Komisi I akan mengundang beliau untuk bahas soal ini," katanya saat di hubungi, Jumat, 16 Oktober 2015.

Pemanggilan itu untuk memperjelas konsep yang selama ini disampaikan Menhan. Rencananya, program ini akan dilaunching Presiden Joko Widodo, Senin, pekan depan.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, selain pendalaman konsep Bela Negara, Komisi I juga akan membahas landasan hukum bagi program ini. Payung hukum ini menjadi petunjuk teknis pelaksanaan program yang mengacu pada Undang Undang Dasar 1945.

Selain itu, payung hukum ini akan mengatur pembiayaan program. Karena, Menhan menargetkan 100 juta kader bela negara dalam 10 tahun ke depan. Program ini dipastikan membutuhkan anggaran yang besar dari keuangan negara. Selama ini program ini belum mempunyai dasar hukum. Namun, Presiden Jokowi sudah berencana akan membukanya pada pekan depan.

"Launching kan sudah dijadwalkan Senin besok. Mungkin saja yang dilaunching besok itu bukan bela negara yang dimaksud oleh UUD."

(mus)