DPR Pertanyakan Menhan Bentuk 100 Ribu Bela Negara
Jumat, 9 Oktober 2015 - 15:30 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, TB Hasanudin, mempertanyakan rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membentuk kader Bela Negara sebanyak 100 juta orang dalam waktu 10 tahun. Di mana gagasan Kemenhan ini membutuhkan anggaran yang tinggi.
"Bila biaya per orang minimal 10 juta saja dan pake asumsi 50 ribu orang saja, maka dibutuhkan anggaran 50 juta orang dikali 10 juta sama dengan 500 triliun. Lalu uang dari mana sebanyak itu hanya untuk pelatihan Bela Negara," katanya melalui pesan elektronik yang diterima VIVA.co.id, Jumat 9 Oktober 2015.
Baca Juga :
"Bila biaya per orang minimal 10 juta saja dan pake asumsi 50 ribu orang saja, maka dibutuhkan anggaran 50 juta orang dikali 10 juta sama dengan 500 triliun. Lalu uang dari mana sebanyak itu hanya untuk pelatihan Bela Negara," katanya melalui pesan elektronik yang diterima VIVA.co.id, Jumat 9 Oktober 2015.
Hasanudin mengatakan, hingga ini DPR bersama pemerintah belum pernah mendiskusikannya secara rinci, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melatih 100 juta orang itu. Karena untuk anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang sudah jelas, pemerintah malah menguranginya.
Kondisi ini nampak dari terganggunya modernisasi Alusista yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) TNI sebelumnya. "Anggaran Untuk Alutsista saja sudah mulai tersendat," katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia ini menjelaskan saat ini untuk kebutuhan pembelian Alutsista tahun 2016 saja TNI masih kurang anggaran sebesar 36 triliun. Bila mana kekurangan ini tidak segera dipenuhi akan berdampak pada terlambatnya berbagai program TNI yang sudah direncanakan sejak awal.
"Andaikan tidak terpenuhi maka bisa dipastikan Restra II pembangunan MEF (Minimum Essensial Force) kekuatan TNI tak akan tercapai pada 2019. Menurut hemat saya, perlu kita diskusikan ulang rencana Menhan. Ketika uang negara semakin terbatas kita harus lebih jeli menentukan prioritas mana yang paling utama demi kepentingan bangsa dan negara," katanya.