Jokowi Akan Perkuat Tiga Lembaga Ini
Senin, 21 September 2015 - 15:39 WIB
Sumber :
- ANTARAFOTO/Idhad Zakaria
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo, menginginkan penguatan pada lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN), yang kini dipegang oleh mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso atau Buwas.
Selain kepada BNN, penguatan peran lembaga juga diharapkan pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Itu disampaikan Presiden Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas dengan tema Optimalisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Narkotika (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Senin 21 September 2015.
Presiden menjelaskan, saat ini Indonesia menghadapi masalah seperti atau pencurian ikan. Juga menghadapi darurat narkoba, termasuk menghadapi ancaman terorisme.
"Dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, Badan Nasional Narkotika, Badan Keamanan Laut Bakamla, dan juga BNPT sangat strategis dalam mewujudkan kepentingan nasional kita terutama di bidang keamanan, di bidang laut dan keselamatan laut, bidang perang terhadap narkoba serta pencegahan penanggulangan ancaman terorisme," kata Presiden Jokowi.
Dengan tantangan-tantangan di tengah masyarakat itu, Presiden mengatakan perlu langkah kongkrit untuk bisa menanggulanginya.
"Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang kongkrit, langkah-langkah yang nyata dalam rangka penguatan di tiga lembaga yang tadi saya sampaikan, BNN, Bakamla dan BNPT. Untuk bisa menjalankan fungsinya secara optimal," ucap Presiden.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, untuk memaparkan kondisi di lapangan terkait masalah-masalah tersebut.
Termasuk, pemaparan akan pentingnya penguatan ketiga lembaga tersebut.
"Sehingga semuanya bergerak fokus pada titik yang sama, dan apa yang saya sampaikan tadi tiga hal betul-betul bisa kita selesaikan, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya," kata dia.
Rapat kabinet terbatas, yang digelar di Kantor Kepresidenan, dihadiri seperti Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Gatot Nurmatyo, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Baca Juga :
Selain kepada BNN, penguatan peran lembaga juga diharapkan pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Itu disampaikan Presiden Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas dengan tema Optimalisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Narkotika (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Senin 21 September 2015.
Presiden menjelaskan, saat ini Indonesia menghadapi masalah seperti atau pencurian ikan. Juga menghadapi darurat narkoba, termasuk menghadapi ancaman terorisme.
"Dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, Badan Nasional Narkotika, Badan Keamanan Laut Bakamla, dan juga BNPT sangat strategis dalam mewujudkan kepentingan nasional kita terutama di bidang keamanan, di bidang laut dan keselamatan laut, bidang perang terhadap narkoba serta pencegahan penanggulangan ancaman terorisme," kata Presiden Jokowi.
Dengan tantangan-tantangan di tengah masyarakat itu, Presiden mengatakan perlu langkah kongkrit untuk bisa menanggulanginya.
"Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang kongkrit, langkah-langkah yang nyata dalam rangka penguatan di tiga lembaga yang tadi saya sampaikan, BNN, Bakamla dan BNPT. Untuk bisa menjalankan fungsinya secara optimal," ucap Presiden.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, untuk memaparkan kondisi di lapangan terkait masalah-masalah tersebut.
Termasuk, pemaparan akan pentingnya penguatan ketiga lembaga tersebut.
"Sehingga semuanya bergerak fokus pada titik yang sama, dan apa yang saya sampaikan tadi tiga hal betul-betul bisa kita selesaikan, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya," kata dia.
Rapat kabinet terbatas, yang digelar di Kantor Kepresidenan, dihadiri seperti Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Gatot Nurmatyo, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.