Rektor: KPK Saja Butuh IPDN

Kampus IPDN Jatinangor
Sumber :
  • IPDN
VIVA.co.id
- Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro tak terima jika kampusnya dibubarkan. Dia meminta agar pihak yang ingin supaya IPDN bubar, mengetahui apa makna filosofis pembangunan kampus ini.


"Bahwa negara ini dimerdekakan oleh Presiden Soekarno. Untuk memerdekakan negara, dibutuhkan pemerintahan yang baik," kata Suhajar, saat berbincang dengan
tvOne
, Jakarta, Jumat 11 September 2015.


Suhajar mengatakan, setelah merdeka, Soekarno kemudian membangun sekolah Pamong Praja. Ini dilakukan untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang baik untuk masyarakat.

Kemudian, ujar dia, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga meminta secara khusus kepada IPDN untuk mejadi kampus penggerak revolusi mental. Kemudian, Menteri Dalam negeri Tjahjo Kumolo juga memberikan apresiasi pada IPDN untuk melakukan tugas dari Jokowi.

Untuk itu, tak ada alasan, agar kampus IPDN ini dibubarkan. Apalagi, ujar dia, IPDN sudah mulai berbenah dengan menerapkan matakuliah anti korupsi dan hukum. Sehingga, Komisi Pemberantasan Korupsi saja membutuhkan lulusan IPDN.


"Kenyataannya, alumni IPDN ini juga dibutuhkan KPK. Kalau dilihat di KPK, ada (pegawai) lulusan IPDN. Begitu besarnya mereka berminat pada lulusan IPDN," kata dia.


Bahkan, kata Suhajar, saat ini lulusan IPDN juga bisa bersaing dengan lulusan kampus mana pun. Hal ini terlihat, ada empat orang lulusan IPDN yang saat ini menjadi gubernur. Kemudian, 35 orang jadi bupati, 20 orang menjadi wali kota.


"Ini jabatan politik dibutuhkan dari lulusan IPDN dan mereka bisa bersaing dengan lulusan lain," ujar dia.


Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama melontarkan ide agar IPDN dibubarkan. (asp)