Berani 'Ancam' Presiden, DPR: Siapa RJ Lino Ini?

VIVA.co.id - Komisi Hukum DPR mengundang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk membahas kasus-kasus yang saat ini tengah ditangani oleh kepolisian.

Dalam rapat kerja hari ini, Selasa 8 September 2015, Komisi III lebih menyoroti kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Kasus ini dipercaya sebagai biang keladi lengsernya Komisaris Jenderal Budi Waseso sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Anggota Komisi III, Jumirat Girsang mempertanyakan mengenai penggeledahan kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang dilakukan Tim Bareskrim yang saat itu dipimpin oleh Komjen Buwas, sapaan Budi Waseso.

"Katanya ada intervensi dari Bu Rini (Menteri BUMN) yang menelepon Kapolri setelah ada penggeledahan. Bu Rini katanya sangat berkeberatan. Saya juga dapat SMS yang mengatakan Bu Rini harus diusut juga karena yang bersangkutan lebih membela terduga koruptor daripada penegak hukum," kata anggota Komisi III, Junimart Girsang kepada Kapolri.

Atas dasar informasi itu, Junimart meminta Kapolri untuk lebih fokus pada Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. Komisi III ingin mengetahui siapa sebenarnya RJ Lino, sehingga dia sangat berani menelepon beberapa menteri ekonomi untuk memprotes penggeledahan itu.

"Saya minta agar lebih fokus juga kepada RJ Lino yang dengan arogan menelepon Pak Menteri (Sofyan Djalil) 'tolong sampaikan ke presiden', ini maksudnya apa? Siapa si Lino ini? Termasuk intervensi Rini juga," kata Jumirat.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Bambang Susatyo juga mempertanyakan mengapa pencopotan Komjen Budi tepat dilakukan setelah peristiwa RJ Lino menelepon menteri.

Baca:

"Kami persoalkan penyebab pergantian itu, pemantiknya kan kasus Pelindo II. Tentu nanti kita berharap kepada Polri. Kalau siapa itu RJ Lino, tanya saja presiden. Saya mohon penjelasan Kapolri," kata Bambang.

Diketahui, Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di ruangan Direktur Utama PT. Pelindo II, Rj Lino. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait pengadaan 10 unit mobile crane.

Dari penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah dokumen terkait kasus yang berpotensi merugikan negara hingga Rp50 miliar.

Usai penggeledahan itu, Dirut Pelindo II RJ Lino langsung menghubungi Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bapennas, Sofyan Djalil.

RJ Lino marah. Bahkan meminta agar Sofyan Djalil menyampaikan hal ini ke Presiden Joko Widodo. Jika Presiden tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka RJ Lino akan mundur dari jabatannya sebagai Dirut Pelindo II.

Namun, tak lama penggeledahan itu dilakukan, kabar Kabareskrim Budi Waseso dicopot dari jabatannya mencuat. Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai-sampai menelepon Budi Waseso dan menanyakan dasar kasus Pelindo II.

Baca:

Banyak pihak mengaitkan pencopotan Budi Waseso dengan intervensi penguasa. Pasalnya, Bareskrim di bawah kepemimpinan Budi Waseso tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pelindo II.

Padahal, Komjen Budi Waseso yakin dalam mengusut kasus Pelindo II, benar-benar murni ada unsur tindak pidana korupsi di dalamnya.

"Sangat-sangat yakin (ada korupsi). Bukan 100 persen, tapi 1.000 persen," kata Budi Waseso, Jumat 4 September 2015. (ase)