Kontras Apresiasi Pencopotan Kabareskrim Budi Waseso

Jumat, 4 September 2015 - 09:14 WIB

Oleh :

Moh Nadlir,

Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso

Sumber :

ANTARA FOTO/Lucky R

VIVA.co.id

- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pencopotan Budi Waseso dari Kepala Bareskrim Mabes Polri sudah tepat. Meski begitu, Kontras tetap meminta Polri untuk menuntaskan segala perkara hukum yang sudah ditangani.

"Bahkan seharusnya sudah sejak lama harusnya dicopot," kata Haris Azhar, Koordinator Kontras, melalui akun twitternya @haris_aszhar, Jumat, 4 September 2015.

Dalam cuitannya, Haris bahkan mengingatkan agar Polri meningkatkan kinerjanya terkait penanganan perkara hukum.

'Wajar Buwas Dicopot sebagai Kabareskim'

"Setuju. Buwas diganti. Bagus. Dan kejahatan tetap harus ditangani. Lebih bagus. Tapi ukurannya harus jelas," tambahnya.

Haris juga meminta agar sejumlah pihak terkait dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap kasus-kasus yang selama ini ditangani oleh jenderal bintang tiga itu. Sebab, Kontras menilai, banyak kasus pemidanaan yang dipaksakan selama kepemimpinan Budi Waseso sehingga memang perlu segera dihentikan.

"Harusnya Kompolnas dan Komnas mengeluarkan catatan kinerja Buwas. Tapi komisi DPR juga cuma jadi kaleng kosong aja," ucap Haris.

Misalnya saja dalam kasus dugaan penimbunan sapi oleh kartel sapi yang ditangani oleh Buwas sebelumnya.

"Kalau orang punya sapi dan tidak ada yang beli apa bisa dianggap kartel sapi? Bareskrim cuma cari "pihak" untuk dijadikan pesakitan," ungkap Haris.

Dalam kasus itu, Buwas bahkan dianggap mengada-ada, menyederhanakan peternak sapi dengan kartel.

"Kartel Sapi bukan peternak sapi. Yang dikriminalkan Bareskrim cuma peternaknya. Kartelnya manaaaaa?

Clear

?," ucap Haris.

Sebelumnya, sempat beredar kabar jika nama Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian disebut-sebut akan menggantikan Budi Waseso. Sementara Budi Waseso akan menggantikan Komjen Pol Saud Usman menjadi Kepala BNPT lantaran Saud akan pensiun.

Selain itu, pencopotan Budi Waseso juga diduga karena menghambat perbaikan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dinilai banyak pihak menimbulkan kegaduhan hukum selama ini, terutama kasus yang ditangani Bareskrim Polri yang diduga menggembosi niat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.