Menko Polhukam: Cuma 13 Ribu Pekerja Tiongkok di Indonesia
Senin, 31 Agustus 2015 - 18:04 WIB
Sumber :
- REUTERS/Carlos Barria/Files
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membantah ada puluhan ribuan pekerja asing dari Tiongkok yang bekerja di Indonesia.
Menurut data yang ia dapatkan dari Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, hingga saat ini hanya ada 13 ribu pekerja dari Tiongkok yang masuk ke Tanah Air.
"Rumor itu tidak benar, yaitu adanya pekerja asing dari Tiongkok yang datang sudah puluhan ribu. Angka yang benar hanya 13 ribu," kata Luhut di gedung Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 31 Agustus 2015.
Luhut menegaskan, angka 13 ribu masih terlampau kecil, jika dibandingkan dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
"Saya minta rumor itu tidak dikembangkan. Tidak ada pekerja dari Tiongkok yang berbondong-bondong ke mari," kata Luhut.
Dia menambahkan, meskipun ada 13 ribu pekerja asing asal Tiongkok di Indonesia, tetapi pada umumnya para pekerja tersebut adalah tenaga ahli. Bukan pekerja biasa.
"Karena proyek Tiongkok itu banyak, tidak salah juga dengan mereka datang. Tapi jumlahnya, waktu kerjanya, dibatasi keimigrasian dan menaker," ujar menteri yang juga menjabat sebagai kepala Staf Kepresidenan tersebut.
Baca Juga :
Menurut data yang ia dapatkan dari Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, hingga saat ini hanya ada 13 ribu pekerja dari Tiongkok yang masuk ke Tanah Air.
"Rumor itu tidak benar, yaitu adanya pekerja asing dari Tiongkok yang datang sudah puluhan ribu. Angka yang benar hanya 13 ribu," kata Luhut di gedung Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 31 Agustus 2015.
Luhut menegaskan, angka 13 ribu masih terlampau kecil, jika dibandingkan dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
"Saya minta rumor itu tidak dikembangkan. Tidak ada pekerja dari Tiongkok yang berbondong-bondong ke mari," kata Luhut.
Dia menambahkan, meskipun ada 13 ribu pekerja asing asal Tiongkok di Indonesia, tetapi pada umumnya para pekerja tersebut adalah tenaga ahli. Bukan pekerja biasa.
"Karena proyek Tiongkok itu banyak, tidak salah juga dengan mereka datang. Tapi jumlahnya, waktu kerjanya, dibatasi keimigrasian dan menaker," ujar menteri yang juga menjabat sebagai kepala Staf Kepresidenan tersebut.