Pemerintah Dikritik Setengah Hati Jalankan BPJS Kesehatan

VIVA.co.id - Pengamat kebijakan sosial, Maftuchan, menilai pemerintah masih setengah hati melaksanakan program pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga menuai beragam keluhan.

"BPJS memang masih sedikit rumit, karena tranformasinya setengah hati," kata Maftuchan dalam acara diskusi BPJS Kesehatan: Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan? Acara berlangsung di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu 9 Agustus 2015.

Maftuchan menilai sistem yang ada dalam BPJS saat ini tidak ada bedanya dengan sistem sebelumnya yang tidak sempurna.

"Enggak sesuai semangat jaminan sosial nasional karena tidak mengubur budaya atau tradisi hal-hal yang sebelumnya berjalan," katanya.

Maftuchan juga mengaku prihatin lantaran BPJS saat ini dianggap masih memikirkan profit dibandingkan semangat konstitusi yang mana ingin menyelaraskan fasilitas kesehatan bagi semua kalangan.

"Karena PT meskipun BUMN kencenderungannya masih mencari profit. Ada upaya-upaya baik didalam maupun diluar untuk menggagalkan jaminan sosial secara sistematis," tuturnya.

Sejak diluncurkan, BPJS Kesehatan kerap menuai keluhan dari masyarakat. Mulai dari transparansi hingga buruknya kualitas pelayanan. Pembayaran ongkos rumah sakit oleh BPJS Kesehatan juga menuai keluhan.

Persoalan muncul dibanyak hal, yang paling sederhana seperti aktifasi kartu. BPJS menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif satu pekan setelah pendaftaran diterima.

Rujukkan lembaga jasa Kesehatan yang ditujuk BPJS Kesehatan juga terbatas dan tidak fleksibel. Selain itu, terkait pembayaran biaya pengobatan yang tidak semua dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan juga menjadi permasalahan yang kerap dikeluhkan masyarakat. (ren)

Laporan: Dianty Windayanti