Presiden Diminta Desak Inggris Bubarkan Perwakilan OPM
Senin, 27 Juli 2015 - 14:13 WIB
Sumber :
- Freewestpapua.org
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyar Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo untuk mendesak pemerintah Inggris agar membubarkan perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di negara itu.
Menurutnya permohonan itu harus disampaikan kepada Perdana Menteri Inggris David Cameron yang dijadwalkan akan bertemu Jokowi petaning ini, Senin 27 Juli 2015.
"Saya kira ini kesempatan presiden untuk menyampaikan kepentingan Indonesia baik itu bidang ekonomi politik dan keamanan. Masalah Papua, presiden harus sampaikan kepada Inggris dan uni eropa agar mereka bisa akui integritas wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua," kata Fadli di DPR Jakarta, Senin 27 Juli 2015.
Politisi partai Gerindra ini berharap, Inggris juga dapat memperlakukan hal serupa dengan menolak kehadiran OPM sebagaimana organisasi radikal lainnya.
"Inggris harus tolak pembentukan perwakilan OPM disana. Ibarat kita juga tolak perwakilan IRA di Indonesia walaupun IRA sudah selesai," katanya.
Serupa dikatakan anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin. Menurutnya sikap tegas itu harus diambil karena gerakan separatis OPM saat ini sudah mempunyai kantor perwakilan resmi di Inggris, tepatnya di kota Oxford.
"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan. Ini masalah politik negara lain. Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron, dan tegaskan soal NKRI," katanya.
Bila perlu, lanjutnya, Presiden Jokowi mendesak Cameron untuk menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Sebab sudah seharusnya London memahami, menghormati dan mendukung kedaulatan NKRI.
Apalagi Indonesia tidak pernah melakukan penjajahan terhadap Papua. Bergabungnya Papua ke dalam NKRI berdasarkan Perjanjian New York 1962 yang diprakarsai Amerika Serikat setelah perjuangan Presiden Soekarno dan para diplomat Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan PBB tahun 1969.
Baca Juga :
"Apakah peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan? Yang jelas kita telah bersepakat NKRI harga mati. Karena itu diplomasi mempertahankan kedaulatan NKRI ini harus kita jaga dan perkuat," katanya.