Metode Pemilihan Rois Aam PBNU Jadi Polemik

VIVA.co.id - Pro kontra soal metode pemilihan Rois Aam NU dalam Muktamar ke-33 di Jombang secara musyawarah mufakat atau Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa), mendapat tanggapan dari Aliansi Santri untuk Muktamar Bersih (Asumsi).

Menurut Kordinator Asumsi, M Yunus Zainal, pro kontra yang ada, tak terlepas dari kepentingan yang ada. Perlu disadari bahwa serangan terhadap NU berdimensi komprehensif. Seperti serangan ideologi dan juga serangan politis untuk kepentingan parpol yang eksploitatif terhadap NU.

"Serangan politik Internasional dari negeri-negeri pusat gerakan transnasional, juga kadang ada," ucapnya saat ditemui di Bandara Juanda, Selasa, 2 Mei 2015.

Menurut dia, NU organisasi terbesar di dunia, pastilah menjadi incaran serangan. Mulai soal ekonomi berupa money politics dan pemiskinan serta pemerosotan moral perjuangan.

"Ideologi NU Ahlussunnah wal jama'ah an-nahdliyah dan penyelamatan politis, serta ekonomi dalam tata kelolah organisasi NU yang sehat mutlak diperlukan," katanya.

Yunus juga menyinggung soal pemilihan Rois Aam dalam Muktamar ke-33 mendatang, tentu diperlukan figur atau pemimpin yang kuat, mulai jam terbang tinggi di dunia internasional dan memiliki basis pengalaman yang matang dalam hal managerial organisasi NU.

"Saya kira Rois Aam nanti wajib memahami geo-ideologi, geo-politik, ge-ekonomi, berikut jaringan-jaringan pemeran utamanya. Jadi bukan hanya pertapa, yang dihormati dan disegani karena keilmuannya," kata dia.

Ditambahkannya, sebagai Rois Aam membutuhkan legitimasi yang kuat dari struktur NU di bawahnya, mulai cabang dan wilayah. Semua harus mengapresiasi sikap sebagian besar pengurus cabang dan wilayah di seluruh Indonesia, yang secara rasional ingin memilih pemimpinnya, baik Rois Am maupun tanfidz secara langsung.

"Itu semua perwujudan dari penguatan institusi organisasi secara utuh," ujar mahasiswa S2 Universitas Airlangga itu.

Yunus berharap, dalam Munas yang akan digelar pada tanggal 14-15 Juni nanti di Jakarta, tidak lagi dijadikan sebagai momentum murahan yang lagi-lagi memaksakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi, meski sebagian besar cabang dan wilayah sudah menolaknya.

"Jika tetap diterapkan sistem Ahwa untuk Rois Aam, akan menimbulkan pertanyaan maksud dan tujuan PBNU. Nah, apakah PB NU dengan kepanitiaan SC yang dipimpin Slamet Efendi Yusuf akan melakukan hal seperti itu," ujar mempertanyakan.

Ia menjabarkan, para pengurus wilayah dan cabang harus diingatkan, bahwa tugas SC dalam sebuah kepanitiaan adalah bertanggungjawab dibidang konseptual.

"Segala konsepsi, digodok melalui forum SC. Jangan sampai ada manuver dengan memaksakan kehendaknya mempraktikkan AHWA dari pada mendengarkan kehendak pengurus cabang dan wilayah," ujarnya.