Satpol PP Surabaya Diduga Kurung Mahasiswi bersama Tunawisma

VIVA.co.id - Kristin Dwitayana, 25 tahun, mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya ini menangis sejadinya saat diduga dipaksa diringkus oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kamis malam, 21 Mei 2015.

Dalam razia penertiban kependudukan, ia dituding tak memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman atau Kipem. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang ditunjukkannya pun jadi dianggap tak berlaku.

Dengan paksa, petugas diduga tetap menggiring Kristin dan mengurungnya di penampungan Lingkungan Pondok Sosial  (Liponsos) yang bercampur gelandangan dan pengemis.

“Saya diperlakukan kayak kriminal. Padahal, saya tidak salah. Saya punya KTP dan KTM. Saya juga tidak kumpul kebo atau bahkan narkoba. Saya di Surabaya kos untuk belajar,” ujar Kristin, Jumat dini hari, 22 Mei 2015.

Kristin mengaku, saat razia kependudukan yang digelar Satpol PP pada Kamis 21 Mei, sekitar pukul 21.00 WIB. Kala itu, ia sedang berada di dalam rumah indekos.

“Saya benar-benar takut. Mereka menyuruh saya ikut ke mobil karena saya tidak punya Kipem katanya. Padahal sudah saya jelaskan saya mahasiswa di sini. KTP dan KTM juga sudah saya tunjukkan,” katanya.

Kristin sangat menyesalkan aksi penangkapan paksa yang dilakukan oleh para petugas. Sebab menurutnya, jika memang mahasiswi diwajibkan memiliki Kipem, maka akan ada ribuan mahasiswa lain yang akan iktu dikurung.

“Kalau alasannya karena saya tidak punya Kipem, lantas berapa ribu mahasiswa lain asal luar kota Surabaya yang akan dipenjara di sini (Liponsos). Sebab, banyak mahasiswa tidak punya Kipem,”katanya.

Hingga Jumat dinihari, baik orangtua dan dosen Kristin sudah mencoba melakukan negosiasi untuk menjamin Kristin. Namun, sia-sia, petugas Satpol PP tetap bersikukuh menahan Kristin dan berdalih, tidak ada petugas.

“Orangtua saya sudah bawa KK, Dosen saya sudah ke sini untuk menjamin saya, teman-teman saya juga. Tapi, saya tetap tidak dibebaskan. Mereka beralasan, petugasnya sudah pulang dan besok siang baru ada,” katanya.

Sejauh ini, belum ada konfirmasi langsung dari Pemkot Surabaya atau petugas Satpol PP perihal ini. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.