Survei: Kinerja DPR Paling Tidak Memuaskan Masyarakat

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi institusi yang dinilai paling tidak memuaskan kinerjanya selama beberapa tahun terakhir ini, disusul Partai Politik dan Kepolisian.

Penilaian ketidakpuasan itu didasari hasil survei yang dilakukan Poltracking Indonesia terhadap tingkat kinerja institusi demokrasi di Indonesia. Dari hasil survei itu didapatkan angka ketidakpuasan, kinerja institusi demokrasi antara lain, yakni DPR (66,5 persen), Parpol (63,5 persen) dan Polri (55,9 persen).

Menurut Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, ketidakpuasaan publik terhadap kinerja partai politik disebabkan oleh masih cukup maraknya oknum politisi dari parpol yang melakukan praktik korupsi, dan rendahnya sumbangsih atau kinerja wakil-wakil parpol tersebut di DPR maupun di kabinet era reformasi.

Tak hanya itu, beberapa parpol justru cenderung sibuk mengurusi konflik internal ketimbang mengurusi kepentingan masyarakat.

"Selama ini, publik menilai bahwa partai lebih memperjuangkan kepentingan diri sendiri daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Karenanya parpol harus memperhatikan rakyat dengan program-programnya yang mensejahterakan rakyat dan bersih dari korupsi," kata Hanta Yuda di Candi Singosari Ballroom, Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Selasa 19 Mei 2015.

Sementara ketidakpuasaan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebabkan oleh kurang optimalnya para wakil rakyat tersebut dalam menjalankan fungsi esensialnya seperti pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ia menilai bahwa faktor tersebut bisa jadi karena eksistensi DPD selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat.

"Institusi-institusi demokrasi sudah saatnya meningkatkan kapasitas kelembagaan, untuk bekerja melayani masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan prbibadi atau kelompok saja," katanya.

Sedangkan peringkat tertinggi kepuasaan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (69,4 persen), disusul Tentara Nasional Indonesia (TNI) (67,9 persen), Komisi Pemilihan Umum (KPU) (44,8 persen).