Menteri Tjahjo: Dana Khusus untuk Perbatasan Sia-sia

VIVAnews - Presiden Joko Widodo prihatin dengan kondisi perbatasan setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Terbengkalainya perbatasan ternyata diakibatkan adanya permasalahan dalam pengelolaan oleh pemerintah.

"Ketika ditanya ini pelabuhan kelas berapa, gubernur dan syahbandar saja (jawabannya) tidak sama," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 17 Desember 2014.

Presiden, kata Tjahjo, prihatin dengan dana khusus perbatasan yang cukup besar itu sia-sia, karena terlalu banyak kementerian yang terlibat, sehingga hasilnya tidak optimal.

Karena, berbagai permasalahan yang ada di perbatasan, menurut Tjahjo, Jokowi pada siang ini akan menggelar rapat yang membahas permasalahan di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan, Tjahjo menjelaskan, terdiri atas 187 kecamatan.

"Tahun 2015 dengan plafon anggaran minimal 50 kecamatan," ujarnya.

Wilayah perbatasan yang jadi pusat perhatian, menurut Tjahjo, mulai dari Pulau Rondo Aceh, Sebatik hingga Nusa Tenggara Timur. (art)

Baca juga: