Ini Wilayah Paling Sering Terkena Bencana Longsor

Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor Banjarnegara, 14 Desember.
Sumber :
  • VIVAnews/Dwi Royanto
VIVAnews
- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggukangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, bencana longsor di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menjadi peringatan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di perbukitan.


"Data sementara kejadian bencana di Indonesia tahun 2014, ada 248 jiwa orang tewas akibat longsor. Jumlah ini hampir dua per tiga dari korban tewas akibat bencana di Indonesia," katanya memalui siaran pers yang diterima
VIVAnews
, Minggu, 14 Desember 2014.


Sutopo menegaskan, bencana tanah longsor selalu berulang setiap tahun. Di Indonesia ada sekitar 40,9 juta jiwa penduduk yang terpapar bahaya tanah longsor dalam kerawanan dalam tingkat sedang hingga tinggi di berbagai wilayah.


"Bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya degradasi lingkungan, dan curah hujan yang makin ekstrem menyebabkan risiko longsor makin tinggi. Pola longsor setiap tahun sesungguhnya sudah dikenali," katanya.


Ia menjelaskan, data kejadian longsor memiliki korelasi positif dengan pola hujan, di mana puncak musim hujan diperkirakan pada bulan Januari dan merupakan puncak kejadian longsor.


Dari data BPBD, beberapa wilayah wilayah yang sering terpapar bencana tanah longsor adalah Wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi ini yang paling banyak tertimpa bencana tanah longsor.


Daerah yang berulang mengalami bencana tanah longsor di antaranya terletak di wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung Barat, Tasikmalaya, Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Wonosobo, Temanggung, Cilacap, Grobogan, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Pacitan, Ponorogo, Malang, Jember.

"Masyarakat yang terpapar longsor umumnya tidak memiiki kemampuan memproteksi diri dan lingkungan dari longsor. Sistem pertanian subsisten diolah di lereng-lereng perbukitan tanpa diikuti konservasi tanah yang baik," katanya.

Pemerintah daerah harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. "Tata ruang benar-benar ditegakkan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang intinya meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus lingkungan setempat," ucapnya.