Konsolidasi di Bali, Aktivis 98 Siap Tagih Janji Jokowi
Selasa, 23 September 2014 - 06:25 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 akan menggelar pertemuan di Bali. Pertemuan yang akan dihadiri Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi itu akan dihadiri 500 aktivis 98 dari seluruh Indonesia.
Koordinator PENA 98 Provinsi Bali, Oktav NS, Selasa 23 September 2014, menuturkan pertemuan itu digelar untuk mengonsolidasikan aktivis 98 yang selama ini tercerai berai. Tujuannya, membangun kekuatan untuk mengontrol kepemimpinan Jokowi.
"Ini harus dikawal, harus dipastikan kekuasaan nanti tidak menegasikan, menihilkan peran rakyat," kata Oktav.
Menurut dia, janji-janji yang disampaikan Jokowi pada masa kampanye pilpres lalu sangat besar. Kini, setelah terpilih sebagai Presiden periode 2014-2019, semua pihak wajib mengawal agenda politik pemerintahan lima tahun ke depan.
"Begitu dahsyat janji-janji yang disampaikan. Sekarang terpilih, kami ingin mengingatkan dan mengawal itu agar jangan hanya sekedar janji saja," tegas Oktav.
Pada forum yang digelar 26 hingga 29 September 2014 mendatang, aktivis 98 akan menentukan pola gerak mereka dalam mengawal pemerintahan Jokowi. "Seperti apa kita akan mengawalnya. Ini kesempatan rakyat untuk menjaga gerbong demokrasi," ujar Oktav.
Sebagai kelompok yang berperan mencetuskan reformasi, Oktav mengatakan dia dan rekan-rekannya sadar betul memiliki kekuatan besar. Kekuatan besar itu, kata Oktav, sangat cukup untuk menaikkan posisi tawar para aktivis 98.
Oktav pun tak malu-malu menyebut jika konsolidasi akbar ini bagian dari meningkatkan posisi tawar mereka.
"Ini yang akan kami maksimalkan. Kami tidak memungkiri ini bagian bargaining politics aktivis 98 untuk mengawal cita-cita demokrasi, tidak lagi memberikan cek kosong," jelas Oktav.
Aktivis 98, sambung Oktav, ingin memaastikan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada Jokowi harus searah dengan kehendak rakyat. Hanya saja, untuk mengawal pemerintahan Jokowi, Oktav memastikan aktivis 98 tidak menginginkan berada di dalam pemerintahan.
"Partisipasi dan kontribusi aktif rakyat, itu yang kami lakukan. Kemampuan daya tawar untuk bisa menekan kekuasaan agar sesuai cita-cita demokrasi itu yang kita kedepankan," katanya.
Baca Juga :
Koordinator PENA 98 Provinsi Bali, Oktav NS, Selasa 23 September 2014, menuturkan pertemuan itu digelar untuk mengonsolidasikan aktivis 98 yang selama ini tercerai berai. Tujuannya, membangun kekuatan untuk mengontrol kepemimpinan Jokowi.
"Ini harus dikawal, harus dipastikan kekuasaan nanti tidak menegasikan, menihilkan peran rakyat," kata Oktav.
Menurut dia, janji-janji yang disampaikan Jokowi pada masa kampanye pilpres lalu sangat besar. Kini, setelah terpilih sebagai Presiden periode 2014-2019, semua pihak wajib mengawal agenda politik pemerintahan lima tahun ke depan.
"Begitu dahsyat janji-janji yang disampaikan. Sekarang terpilih, kami ingin mengingatkan dan mengawal itu agar jangan hanya sekedar janji saja," tegas Oktav.
Pada forum yang digelar 26 hingga 29 September 2014 mendatang, aktivis 98 akan menentukan pola gerak mereka dalam mengawal pemerintahan Jokowi. "Seperti apa kita akan mengawalnya. Ini kesempatan rakyat untuk menjaga gerbong demokrasi," ujar Oktav.
Sebagai kelompok yang berperan mencetuskan reformasi, Oktav mengatakan dia dan rekan-rekannya sadar betul memiliki kekuatan besar. Kekuatan besar itu, kata Oktav, sangat cukup untuk menaikkan posisi tawar para aktivis 98.
Oktav pun tak malu-malu menyebut jika konsolidasi akbar ini bagian dari meningkatkan posisi tawar mereka.
"Ini yang akan kami maksimalkan. Kami tidak memungkiri ini bagian bargaining politics aktivis 98 untuk mengawal cita-cita demokrasi, tidak lagi memberikan cek kosong," jelas Oktav.
Aktivis 98, sambung Oktav, ingin memaastikan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada Jokowi harus searah dengan kehendak rakyat. Hanya saja, untuk mengawal pemerintahan Jokowi, Oktav memastikan aktivis 98 tidak menginginkan berada di dalam pemerintahan.
"Partisipasi dan kontribusi aktif rakyat, itu yang kami lakukan. Kemampuan daya tawar untuk bisa menekan kekuasaan agar sesuai cita-cita demokrasi itu yang kita kedepankan," katanya.